Oleh Redni Putri Meldianto
Dewasa ini, pesta demokrasi sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Masyarakat menyambut pemilihan kepada daerah dengan kegembiraan dan antusiasme, serta kedewasaan politik masyarakat yang semakin matang.
Dalam konteks mencari pemimpin yang berintegritas atas nama kepentingan rakyat menjadi point penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Agar demokrasi tidak terciderai oleh tindakan elit parpol.
Kegiatan politik yang dilakukan oleh elit parpol, menyebabkan munculnya ketidak percayaan publik akan pesta demokrasi, seringkali praktek politik yang dilakukan tidak melahirkan pemimpin yang amanah dan berpihak kepada rakyat.
Pilkada hanya kontestasi perebutan kekuasaan dan jabatan. Sebelum pilkada masyarakat dimobilisasi oleh berbagai calon kandidat dengan menjual beragam janji-janji kesejahteraan. Pasca terjadi pilkada masyarakat menjadi korban ketidak amanahan kepala daerah.
Pilkada menjadi arena bertarung elit yang memiliki modal finansial yang besar. Ini tentu berbanding lurus dengan lahirnya dinasti politik. Pilkada menjadi pintu masuk bagi keluarga kepala daerah sebelumnya untuk melebarkan sayap kekuasaan.
Kegiatan transaksisional kerab terjadi dalam proses pengusulan calon kandidat kepala daerah. Dimana calon kandidat kepala daerah harus memberi mahar politik kepada parpol untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan parpol. Setelah menjadi kepala daerah tentu ia akan lebih fokus untuk mengembalikan modal yang dihabiskan untuk pilkada, sehingga fokus untuk pembangunan daerah menjadi terkesampingkan.
Tujuan dari pilkada adalah mencari pemimpin yang bersih dan berintegritas. Yang bisa untuk menjalankan seluruh program kerja yang disampaikan ketika kampanye. Untuk pemilihan juga harus mempertimbangkan rasional sehingga hak suara tidak jatuh kepada pihak yang salah. Penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pelaksanaan pilkada untuk meminimalisir Segala kecurangan yang terjadi. (***)
