Oleh Riski Hayat
Mahasiswa Sosiologi Agama
Pilkada serentak 2020 di sambut saat pandemi covid-19 masih mewabah, dan disebagian kalangan di sektor pemerintahan mengkhawatirkan terjadinya kelasterbaru penularan covid-19 kalau pilkada diselenggarakan, dan hal ini tentu menjadi pro dan kontra saat ini.
Pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini belum sepenuhnya dikendalikan penularannya. Pandemi yang terjadi telah mengganggu seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk pelaksanaan pilkada di sumatera barat bahkan dinusantara indonesia yang akan digelar pada 9 desember 2020.
Nampaknya bentuk keseriusan Pemprov Sumbar dituangkan dengan kegiatan penandatanganan Nota kesepakatan tentang sinergitas pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat panitia pengawas pemilu kecamatan, anggota panitia pengawas pemilu kelurahan/desa dan pengawasan tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum,
Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. irwan prayitno juga menegaskan, protokol kesehatan pencegahan covid-19 wajib diterapkan saat pelaksanaan pilkada nantinya, protokol kesehatan harus diterapkan disemua tahapan pilkada yang berorientasi pada perlindungan kesehatan, baik bagi penyelenggara dan pengawas, maupun bagi masyarakat sumatera barat.
Kemudian gubernur Sumatera Barat juga menekankan, pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus dijalankan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19 sebagai tindak lanjut dari inpres Nomor 6 tahun 2020 terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Demikian juga yang disampaikan presiden RI, penyelenggaraan pilkada harus tetap di lakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Kedesiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus ditegakkan, tidak ada tawar menawar.
Pemerintah menyebut singapura dan korea selatan adalah dua negara yang sudah berhasil menggelar pesta demokrasi saat pandemi, Pilkada kita jangan di samakan dengan korea dan singapura, dengan melihat kondisi darurat covid-19 sekarang saya juga mengingatkan pemerintah untuk dapat menunda pelaksanaan pilkada 2020 demi menghindari penyebaran covid-19. Tapi tidak sedikit pula para kandidat calon pemimpin daerah tersebut yang masih menggelar kampanyenya walaupun mengikuti protokol kesehatan tetapi banyak juga yang kita lihat tidak mematuhi sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
Hingga kini penularan covid-19 masih tinggi di Sumbar hingga saat ini. Jadi, apakah masyarakat sumbar mengikuti himbauan dari Pemprov Sumbar untuk mengikuti protokol kesehatan, sampai saat sekarang ini masih juga sebagian masyarkat yang belum mematuhi aturan protokol kesehatan, Yang namanya pilkada itu sudah termasuk pesta rakyat bagi seluruh lapisan masyarakat, yang namanya pesta rakyat sulit bagi masyarakat untuk menghindari kerumunan walaupun mengikuti protokol kesehatan,
Pertarungan demi tahta yang sudah ditetapkan di Desember 2020 nanti. Seolah-olah keselamatan publik akan menjadi taruhannya ketika pandemi masih belum juga terkendali. Apalagi, yang kita lihat saat ini tidak sedikit pelanggar kesehatan dalam kampanye-kampanye para kandidat yang terjadi.
Untuk itu, kita tidak boleh menyurutkan tekad untuk melaksanakan pilkada yang sudah ditetapkan Pemprov Sumbar dan juga pemimpin petinggi Negara RI. Oleh karenanya, untuk menjamin keamanan dan keselamatan kita sesama masyarakat juga saling mengingatkan untuk mematuhi aturan saat melaksanakan pemilihan umum nantinya. (***)
