Batusangkar, bakaba–Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar Adrion Nurdal SE menilai perekrutan tenaga pendamping pemberdayaan desa dan pendamping tekhnik desa semasa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) tidak profesional. Itu terbukti dengan belum maksimalnya tenaga pendamping dalam menciptakan tata kelola nagari yang baik.
Lebih lanjut Adrion Nurdal mengatakan salah satu implementasi tata kelola nagari yang baik tersebut yaitu APB Nagari dapat terserap sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, tetapi saat ini justru banyak nagari yang memiliki SILPA.
“Alokasi APB Nagari belum terserap secara optimal, sehingga hal itu menganggu pembangunan di wilayah nagari tersebut”, ujarnya.
Adrion menuturkan penyebab lambatnya penyerapan anggaran pembangunan nagari yang berasal dari dana desa melalui APBN selain disebabkan oleh belum maksimalnya kerja tenaga pendamping nagari juga tidak adanya semangat dari nagari-nagari untuk menyusun APB Nagari sesuai dengan siklus penganggaran, sehingga banyak nagari yang terlambat mengajukan pencairan anggaran.
Disamping itu nagari yang belum memiliki wali nagari yang defenitif juga mempengaruhi penyerapan anggaran APB Nagari. Hal lainnya belum di syahkan aturan baru sehingga banya nagari yang ragu-ragu dalam memanfaatkan anggaran yang sudah dialokasikan untuk nagarinya. Meski pada setiap pelaksanaan sosialisasi sudah disampaikan bila belum ada aturan baru maka pedoman dalam penyusunan APB Nagari masih mengacu pada aturan lama.
Sementara itu Basrizal Datuak Rangkayo Basa tokoh masyarakat dan dua periode menjadi anggota DPRD Tanah Datar mengatakan pelaksanaan kegiatan pembangunan di nagari belum sesuai harapan. Salah satu indikasinya adalah penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal bahkan banyak menyisakan SILPA. Hal ini menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat.
Disamping itu kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja.Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti terjadi dana yang “menganggur”.
Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya.
Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya. (TIA))
