Batusangkar, Bakaba—Penggunaan dana di tingkat nagari dari berbagai nagari di Kabupaten Tanah Datar ternyata masih menjadi dilemma setiap tahunnya. Hampir setiap nagari memperlihatkan Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) cukup tinggi bila dievaluasi dalam pelaksanaan Musrenbang.
Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara yang menggelar Musrenbang di Hall Koci Lubuak Jantan juga menggambarkan Silpa yang cukup tinggi. Dari laporan Wali Nagari Lubuak Jantan Mukhlis menyebutkan, total realisasi penerimaan tahun 2017 mencapai Rp.3.154.948.799,- sementara yang bisa direalisir hanya Rp.2.912.071.760,- atau mendatangkan Silpa sebesar Rp.591.607.868,-
Bila ditelusuri secara detail, Silpa yang cukup tinggi tersebut bersumber dari Dana APB Nagari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari) sebesar Rp. 257.529.100,- setelah sumber dana yang tersedia Rp.974.610.000,- yang dapat dicairkan hanya Rp.717.080.900,- pada tahun anggaran 2017.
Kemudian, sumber dana lainnya yang menjadikan Silpa tinggi dalam bentuk Alokasi Dana Nagari (AND), tersedia Rp,1.767.393.000,- dapat direalisasikan Rp.1.650.245.758,- atau terdapat Silpa Rp. 117.147.242,- menyusul Bantuan Keuangan APBD Kabupaten tersedia Rp.820.000.000,- direalisasikan Rp.693.717.014,- atau masih menyisakan Silpa Rp.126.282.986,- tahun anggaran 2017.
Menurut Wali Nagari maupun anggota DPRD Tanah Datar yang hadir dalam kesempatan itu, tingginya Silpa di tingkat nagari ini tidak terlepas dari pencairan anggaran yang terlambat, karena ada sebahagian anggaran baru dapat dicairkan di penghujung tahun anggaran berjalan.
Kecuali itu, anggota DPRD Tanah Datar dari Daerah Pemilihan III juga mengangkat sejumlah permasalahan dalam acara pembukaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, setelah dibuka secara resmi oleh Wali Nagari Mukhlis di Hall Koci Lubuak Jantan, Kamis (18/1).
“Permasalahan yang dialami oleh masyarakat Nagari Lubuak Jantan harus kita bahas dalam diskusi kelompok, karena hal ini menyangkut dengan kehidupan masyarakat dan hajat orang banyak,” kata Jhonedi anggota DPRD Tanah Datar dari Fraksi Gerindra yang juga putra Nagari Lubuak Jantan.
Kondisi yang terjadi akhir-akhir ini di Nagari Lubuak Jantan boleh dikatakan cukup memprihatinkan, terutama menyangkut dengan lahan pertanian. Hamparan sawah di Kenanga sudah tiga tahun tidak jadi, pada hal Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar berasal dari warga Lintau sendiri.
Kemudian, bila dilihat dari perabot dari beberapa sekolah di kenagarian Lubuak Jantan ini membuat kita sangat sedih sekali, sudah banyak yang keropos dan perlu diganti. Kondisi mejanya saja sudah demikian, apa lagi para guru yang mengajar yang sebahagian berasal dari guru honorer.
“Belum lagi masalah jembatan Lubuak Pauah yang kondisinya boleh dibilang tinggal menunggu korban, karena bahagian bawahnya sudah tergerus air. Kita berharap, jangan hanya jembatan Buo yang mendapat bantuan perbaikan, tetapi Lubuak Jantan juga mendapat perhatian,” kata anggota dewan yang lebih populer dengan panggilan Jhon Kompol ini menambahkan.
Sementara Sekretaris Bapperlitban Tanah Datar Darfizal, SE, M.Si selaku Ketua Tim dalam kesempatan tersebut mengharapkan kepada peserta Musrenbang agar berperan aktif dalam diskusi kelompok, karena perencanaan yang dilakukan saat ini akan sangat berpengaruh dalam pembangunan Nagari Lubuak Jantan tahun 2019.
Wali Nagari Mukhlis selain menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran 2017 juga memaparkan tentang rencana pembangunan nagari pada tahun 2019. Acara Musrenbang ini dihadiri delapan dari sembilan anggota DPRD Tanah Datar Dapil III, kecuali Arianto dari Fraksi PPP.(WD)
