Redni Putri Meldianto
Mahasiswa Sosiologi Agama
Realitas politik dibanyak negara termasuk di Indonesia harus melibatkan seluruh kalangan termasuk perempuan. Namun terdapat beberapa persoalan yang menghambat perempuan untuk terjun kepolitik . Penting peran perempuan untuk terjun ke politik untuk menentukan nasib dirinya sendiri melalui keputusan politik.
Pada akhir tahun ini kita akan menyaksikan calon kandidat kepala daerah akan berkompetisi untuk memenangkan pertarungan politik. Basis dukungan menjadi salah point penting yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan maju, karena basis dukungan menjadi mesin kemenangan yang efektif. Yang dimaksud dengan basis dukungan disini adalah latar belakang kandidat calon: apakah dia kader partai, memiliki kedekatan dengan elit politik tertentu, apakah dia memiliki keterkaitan dengan orang yang berpengaruh di daerah tersebut atau pernah menjadi anggota DPR atau sebagai pertahanan.
Bagi kandidat perempuan yang pernah menjadi anggota DPR, memiliki hubungan dengan oligarki di daerah, serta kader partai politik kesempatan bagi mereka untuk menjadi kepala daerah lebih besar.
Basis kekuatan finansial juga menjadi pertimbangan yang besar, tingginya biaya politik dalam proses kampanye menjadi tantangan besar bagi perempuan untuk terjun ke politik. Belum lagi masalah kecurangan dan money politic yang menjadi tantangan lain bagi perempuan untuk maju di Pilkada.
Strategi kampanye dan hubungan dengan akar rumput menjadi penentu dalam kemenangan pilkada. Keterwakilan perempuan didalam pilkada hanya menjadi formalitas semata belum terafirmasi, kelompok perempuan lebih banyak dijadikan alat politik.
Banyak kelompok kandidat calon yang melibatkan perempuan sebagai objek kampanye saja seperti, program sembako murah, gerakan emak-emak dan sebagainya.
Jelas menunjukkan bahwa politik masih menarjinalkan posisi perempuan. Pradigma yang menempatkan bahwa perempuan sebagai kaum lemah yang digunakan sebagai pelengkap dominan dalam konteks politik.
Hal ini pula yang menjadi latar belakang perempuan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan politik, karena akan menentukan arah kebijakan dan keputusan yang dibuat, seringkali keputusan dan kebijakan tidak cukup adil untuk perempuan.
Penguatan hak dan pendidikan politik bagi perempuan harus diutamakan, pendidikan politik diharapkan memiliki arah yang jelas untuk menunjukkan kemampuan perempuan dalam melakukan penyadaran akan pentingnya pembebasan marjinalisasi bagi perempuan, sehingga perempuan memiliki identitas yang kuat untuk berkiprah di dunia politik.
Pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana untuk terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara.
Pendidikan politik diperlukan bagi seluruh masyarakat, bukan saja diarahkan kepada masyarakat yang belum memiliki pilihan calon kepala daerah, karena dengan pilihan politik akan menentukan arah keputusan dan kebijakan ini kedepannya.
Terjun ke politik bagi seorang perempuan, menuntut untuk memiliki wawasan yang luas memiliki kemampuan yang memadai, karena memiliki kaitan langsung dengan masyarakat. Partisipasi politik perempuan pada hakekatnya adalah usaha untuk mengali dan memberdayakan sumberdaya yang dimiliki oleh perempuan sebagai makhluk sosial.
Partisipasi politik bermakna sebagai keikutsertaan perempuan tidak hanya dalam konteks politik akan tetapi diseluruh kehidupan yang berkaitan dengan keberadaan perempuan sebagai seorang warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan.
Partisipasi politik menjadi hal yang sangat penting untuk mengintegrasikan kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam kehidupan bernegara.
Pemberdayaan perempuan harus berekselerasi dengan peningkatan partisipasi politik perempuan terutama dalam kegiatan politik formal.
Peningkatan partisipasi perempuan bukanlah diarahkan untuk meningkatkan jumlah perempuan didalam dunia politik, akan tetapi untuk memperbaiki kinerja dan kebersihan perempuan didalam dunia politik, memonitor segala agenda politik, dan memantau isu-isu politik yang berkaitan dengan perempuan.
Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 akan menghadirkan konsistensi yang berintegritas, bagi seluruh elemen yang terlibat , seperti partai politik, penyelenggaraan pemilu, kandidat calon maupun tim sukses harus patut kepada nilai dan etika pemilu. (***)
