TANAH DATAR, bakaba.net — Aliansi Mahasiswa Tanah Datar serukan aksi “Kupas Tuntas Tranparansi” Pengunaan Dana Covid 19.
Aliansi Mahasiswa Tanah Datar merencanakan aksi itu di kantor bupati setempat Jum’at (27/08/2021) pagi atau pukul 09.00 WIB.
“Tanpa ekonomi yang merdeka tak mungkin kita mencapai kemerdekaan dan tak mungkin kita hidup, mari kawan – kawan Mahasiswa seperjuangan yang sama-sama menyuarakan suara rakyat saat ada keganjalan mari kita sampaikan bersama sama” kata Febri salah seorang Mahasiswa yang tergabung pada Aliansi Mahasiswa Tanah Datar.
Aksi itu memprotes sikap Pemkab Tanah Datar yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.
Sejauh ini sebut Febri Pemkab Tanah Datar tidak merincikan serapan anggaran penanganan Covid-19 yang sudah mencapai Rp 78 miliar untuk tahun 2020.
“Kami belum melihat Pemkab Tanah Datar mempublikasikan serapan anggaran Covid-19 yang Rp 78 miliar. Kita tidak tahu anggaran sebesar itu digunakan untuk apa saja,” kata Febri.
Kondisi itu sebut Febri merupakan bentuk tidak transparan dan membuat masyarakat tidak bisa melakukan assessment dalam hal penggunaan anggaran penanganan Covid-19 ini.
Menurut dia, Pemkab Tanah Datar dalam pengelolaan anggaran yang menyangkut Covid-19 harus bisa mempublikasikan rincian penggunaan anggarannya secara real time.
“Kami belum melihat Pemkab Tanah Datar melakukan itu. Rincian anggaran dipergunakan untuk apa saja. Seharusnya masyarakat bisa assessment langsung terhadap itu. itu yang kami pertanyaan,” kata Febri.
Untuk itu, Aliansi Mahasiswa mendesak agar Pemkab Tanah Datar transparan dalam mengelola anggaran penanganan Covid-19 yang berasal dari relaksasi APBD tahun 2020.
Ia juga meminta Pemkab Tanah Datar untuk memublikasikan rincian penggunaan anggaran secara berkala yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Publikasi rincian pengunaan anggaran itu bentuk tanggung jawab moral pemerintah yang dipercayakan untuk mengelolah dana rakyat.
Terakhir, Aliansi Mahasiswa juga akan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasannya dalam hal penggunaan anggaran penanganan Covid-19. (TIA)
