Tanah Datar, bakaba.net – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Tanah Datar melontarkan kritik tajam terkait pengelolaan penyertaan modal daerah pada Bank Nagari.
Kritikan itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umu fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2027, Selasa (20/09).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dan dihadiri lansung Bupati Eka Putra serta Forkopimda, Dinas Intansi, BUMD, camat dan Wali Nagari.
Dalam pandangan umum terhadap RAPBD 2027, PPP mempertanyakan apakah dividen yang diterima Pemda Tanah Datar selama ini sudah sebanding dengan modal yang ditanamkan.
“Apakah Pemda Tanah Datar menilai dividen yang diterima dari Bank Nagari selama ini sudah sebanding dengan jumlah modal yang ditanamkan? Apa indikator dan perhitungan yang digunakan untuk menilainya?” tanya Jubir PPP Zulhadi.
PPP juga mendesak Pemda memiliki target Return on Investment (ROI) yang jelas. Fraksi berlambang Ka’bah itu meminta data dibuka secara transparan ke publik.
“Kami meminta agar Pemerintah Daerah menyampaikan data target dan realisasi dividen Bank Nagari secara terbuka dengan membuat tabel realisasi dari tahun 2024, 2025, target 2026 dan target 2027,” tegasnya.
Isu ini mencuat di tengah pembahasan APBD Tanah Datar 2027 senilai Rp 1,148 triliun, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari dividen BUMD menjadi tumpuan. (***)
