Bupati Irdinansyah Tarmizi mengadakan pertemuan dengan masyarakat Tanjuang Bonai Jorong Koto Niyu, Duek dan Pamusihan di Mesjid Muhammadiyah Koto Niyu, Selasa (27/12). Terkait dampak pembangunan PLTMH di Lintau Buo Utara tepatnya di Nagari Lubuak Jantan dan Tanjuang Bonai.
Pertemuan yang diprakarsai langsung oleh kepala daerah ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kab. Tanah Datar Istiqlal, Asisten I, II, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Koperindagpastam, Kepala Dinas Pertahutbun, Kepala Kantor Satpol PP, Kepala KPPT, Kabag Hukum dan HAM, Kabag Humas, Kabag PUM dan Kabag Pemerintahan Nagari,
Kecuali itu juga hadir Wali Nagari,KAN, BPRN, Kepala Jorong dari ketiga jorong yang terkena dampak, Ketua Pemuda nagari di 3 Jorong, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTMH yang masih dalam proses ganti rugi atau yang belum mendapatkan kompensasi dari investor.
Pada kesempatan itu PT. IMP selaku investor dan pihak kontraktor PT. KSS juga menghadiri pertemuan yang diselenggarakan pemerintah daerah ini dalam rangka “duduak basamo” mencari solusi dan jalan terbaik terkait beberapa permasalah yang tengah dihadapi.
Sebelum acara diskusi berlangsung, Bupati selaku kepala daerah dan sekaligus merupakan anak nagari Lintau IX Koto mengajak masyarakat bersama membangun “jembatan hati” untuk menyelesaikan permasalahan ini, tak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan jika kita duduk bersama” pinta bupati.
Diyakini bahwa investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekomoni suatu daerah dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. perintah Presiden Republik Indonesia bahwa, memerintahkan kepada semua kepala daerah agar menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif di daerah dan mempermudah investor menanamkan modalnya.
“Namun sebaliknya pemerintah daerah berkewajiban melindungi masyarakat jika ada investor yang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat,” tegas bupati.
Pada sesi diskusi mengemuka beberapa persoalan antara lain, tentang kepemilikan tanah, penyelesaian ganti rugi, persoalan konpensasi perusahaan terhadap fasilitas umum yang terkena dampak dan persoalan teknis lainnya.
Setelah melewati pembicaraan yang cukup alot namun penuh dengan suasana kekeluargaan tersebut, maka diperoleh beberapa kesimpulan pertama, bahwa institusi terkait akan memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut secara transparan, berdasarkan peraturan yang berlaku, baik masyarakat maupun pihak perusahaan sepakat untuk tidak melayani pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat selain dari institusi yang berwenang di nagari seperti, wali nagari, KAN, BPRN dan kepala jorong.
Kedua, masyarakat Tanjung Bonai mendukung sepenuhnya investasi yang dilakukan oleh PT. IMP di Kec.Lintau Buo Utara, serta kepada camat Lintau Buo Utara agar segera memfasilitasi pertemuan teknis serta segera terjun ke lapangan bersama KAN, BPRN, kepala jorong serta pihak terkait, Camat Lintau Buo Utara Suripto berjanji akan melaksanakan pertemuan teknis pada Jum’at (30/12).
Ketiga, kepala daerah minta kepada PT. KSS untuk terus melakukan sosialisasi lebih intensif lagi terhadap yang telah dilakuan dan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini serta upaya pemberdayaaan pemanfaatan anak nagari sebagai tenaga kerja dan juga bantuan-bantuan sosial melalui dana CSR.
Keempat, kepada seluruh komponen masyarakat untuk menghindari hal-hal yang menentang aturan dan undang-undang yang berlaku, mari kita sambut investor dengan tangan terbuka, selagi para investor memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan memenuhi kriteria serta undang-undang yang berlaku mari kita dukung.
Di akhir diskusi Bupati mengucapkan terima kasih banyak atas segala upaya berbagai pihak dengan berbagai cara dan metode demi suksesnya pembangunan di Kab. Tanah Datar ini, “saya akan terus menjaga amanah ini, sekali lagi terima kasih banyak, semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua” (WD)
