Padang, bakaba.net – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumbar.
LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar II Nelson Siregar, Kamis 26 Maret 2026 di Aula Kantor BPK RI Sumbar, Padang.
Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah menjadwalkan kegiatan sehingga Pemkab Tanah Datar dapat menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2025 tepat waktu.
“Penyampaian LKPD TA 2025 merupakan bentuk tanggung jawab kami memenuhi amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan LKPD wajib disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPD 2025 disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dikelola menggunakan sistem informasi.
“Ini menunjukkan komitmen kami meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya,” tegas Eka Putra.
Laporan ini, lanjutnya, akan digunakan BPK Perwakilan Sumbar untuk menilai kewajaran penyajian laporan dan kinerja Pemerintah Daerah pada pemeriksaan terperinci tahun 2025.
“Semoga komitmen kami untuk meraih opini terbaik dapat tercapai,” tambah Bupati.
Eka Putra meminta seluruh OPD terkait bersikap kooperatif dan memfasilitasi kelancaran tim pemeriksa BPK selama bertugas di Tanah Datar.
“Saya mohon maaf jika selama pemeriksaan interim ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga Opini Wajar Tanpa Pengecualian kembali bisa kita wujudkan,” ucapnya.
Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I Roni Altur menyebutkan, ada lima daerah yang menyerahkan LKPD pada hari yang sama. Yakni Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Sijunjung.
Kelima daerah tersebut sama-sama meraih opini WTP pada tahun sebelumnya. Penyerahan LKPD menjadi rangkaian awal sebelum pemeriksaan interim atas laporan yang disampaikan.
Roni juga mengapresiasi Tanah Datar yang tetap terbaik dalam tindak lanjut rekomendasi BPK semester II 2025 dengan capaian 89,19 persen. Capaian itu jauh di atas peringkat kedua yang berada di angka 84 persen.
“Kami berharap dukungan dan kerja sama Pemda terus berlanjut agar seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan lancar,” kata Roni.
Turut hadir Asisten Administrasi Umum Riswandi, Inspektur Daerah Helfy Rahmy Harun, Plt. Kepala BPKD, Kabag Prokopim, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (***)
