Oleh : Destia Sastra
Pariangan, Bakaba—Berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan telah dilakukan pemerintah, terutama melalui program pengentasan kemiskinan yang lansung menyentuh rakyat miskin serta hidup termaginalkan. Berbagai bantuan yang lebih di kenal dengan pemberdayaan tersebut sejatinya program-programnya langsung menyentuh rakyat miskin, tetapi kenyataannya masih ada yang bias, sehingga pengentasan kemiskinan tak kunjung tuntas.
Bila kita simak dari berbagai program tersebut, diantaranya program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), Bantuan Khusus Murid (BKM), asuransi kesehatan bagi rakyat miskin, pembangunan infaktrutur desa, program PKPS-BBM berupa pemberian bantuan kepada rakyat miskin dengan mengucurkan dana Rp 100.000 per keluarga miskin per bulan, selama satu tahun, semuanya sangat bagus sekali.
Entah kenapa fakta lapangan masyarakat yang memperoleh berbagai program untuk rakyat miskin tersebut ternyata belum tepat sasaran. Fasalnya, keluarga yang seharusnya tidak memperoleh program-program pemberdayaan tersebut justru menjadi penerima manfaat, sementara rakyat miskin yang berhak memperoleh program-program tersebut justru menjadi kelompok yang tidak tersentuk program tersebut.
Selama ini sering dipertanyakan Validitas data orang miskin yang dipakai di Indonesia masih berstandar ganda. Di satu sisi pemerintah merekomendasikan data orang miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), di sisi lain juga menggunakan data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sementara Data yang dikeluarkan BPS juga tidak bisa menjamin akurat dan validitasnya. Sebab, masih banyak keluarga miskin yang ditemukan di wilayah pelosok yang luput dari pendataan.
Program yang dikeluarkan pemerintahan sebenarnya bertujuan baik dan mulia untuk mengatasi masalah kemiskinan dan berusaha meningkatkan martabat dan taraf hidup masyarakat yang selama ini bergelut dengan berbagai kesulitan ekonomi. Namun, jika pelaksanaannya tidak dibarengi perbaikan sistem pendataan, sistem pemantauan, dan sistem pengawasan, program itu akan sia-sia.
Dana bantuan itu akan diselewengkan orang yang tidak bertanggung jawab, dan orang miskin akan bertambah miskin. Tidak mengherankan, konklusi miring soal program yang berkedok membantu orang miskin, mencuat ke permukaan.
Adalah Eliza Fatma (33 thn) seorang rakyat dari KK miskin yang mempunyai pengalaman pahit terkait program pemberdayaan pemerintah yang belum menyentuh dia dan keluarganya. Eliza Fatma tinggal di Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.
Ibu dua anak ini tinggal dalam gubuk berukuran 2 X 3 meter, tanpa plafon, MCK, beratap seng bekas serta berdinding bambu. Bisa dibayangkan atau tidak,bagaimana sedihnya tinggal di gubuk lusuh yang sangat tidak layak huni. Apa lagi kondisi udara dingin di pinggang gunung merapi yang menusuk tulang, cukup lengkaplah penderitaan yang diderita Eliza bersama suami dan dua orang anaknya.
Belum lagi jika keluarga mereka terkena penyakit, belum diketahui kemana akan dibawa ke dukun atau Puskesmas, karena jika berurusan dengan Puskemas keluarga ini belum memilki Kartu Indonesia Sehat (KIS), sementara KIS yang dia peroleh merupakan bawaan dari KK orang tua.
Keluarga lainnya yang hamper senasib sepenanggungan dengan Eliza sebut saja Aminah. Ibu setenggah baya ini merupakan warga Jorong Pariangan Nagari Pariangan kecamatan Pariangan. Wanita ini juga termasuk KK yang tidak tersentuh program pemberdayaan dari pemerintah, tapi masih tetap berharap namanya atau setidaknya orang tuanya yang sudah ringkih masuk dalam database KK tidak mampu, maka ketika dia mendengar di Kantor Nagari sudah ada layananan BPJS bagi KK yang belum terdata dia pun bersemangat mendatangi kantor Wali Nagari.
Tetapi dia sangat kaget saat mendengar keterangan dari petugas BPJS bahwa pengurusan BPJS tidak gratis, setiap peserta BPJS dapat memilih kriteria pelayanan sesuai kemampuan, mulai dari kelas tiga, dua dan satu. pembayaraan iyuran disesuaikan dengan pemilihan kriteria pelayanan. Setelah mendengar penyelasan dari petugas BPJS, Aminah lansung balik kanan, dan harapannnya untuk masuk database sirna sudah.
Bagaimana dia bisa membayar iyuran BPJS, untuk membayar rekening listrik yang hanya Rp. 40.000 ribu perbulan saja, dia sering tidak mempunyai uang. Belum lagi biaya tranportasi anak-anaknya yang masih berusia sekolah, hal itu diperparah dengan tuntutan biaya sehari-hari untuk keluarganya.
“Ibu….. di nagari banyak yang tidak berhak menerima BPJS atau beras miskin justru menerimanya, sementara yang berhak justru tidak tersentuh,” ujar Aminah kepada saya sambil mengapus air matanya yang jatuh tanpa dia sadari.
Coba ibu bayangkan lanjutnya, orang tuanya yang sudah bungkuk tetap harus menjadi buruh dan bekerja di ladang milik orang lain. Ketika dia berusaha mempertanyakan hal tersebut di kantor wali nagari bersangkutan, perangkat nagari menjawab, anak-anak ibunya tersebut banyak. Dia mengakui ibunya memang banyak anak, tapi saudara-saudara yang lainnya juga hidup kurang mampu.
Yang lebih memiriskan derita yang dialami oleh seorang ibu (tidak bersedia disebutkan namanya) pedagang sate di depan kantor wali nagari setempat, dia terpaksa harus kehilangan seluruh program pemberdayaan masyarat yang dia terima, setelah kasus pemerkosaan terhadap anaknya yang baru berumur 14 tahun dia permasalahkan. orang tua mana yang dapat menerima anaknya yang masih berumur 14 tahun diperkosa oleh orang lain.
Mungkin karena pelaku pemerkosaan tersebut merupakan suami salah seorang staf di kantor wali nagari, maka sang istri yang sakit hati membalas dendam dengan cara mengutak atik data KK miskin, atau membuang datanya dari database pemerima bantuan program pemberdayaan. Ketika hal itu dia pertanyakan kepada petugas pendataan nagari, petugas tersebut menyebutkan tetap memasukan datanya dalam database penerima program pemberdayaan, entah kenapa datanya tersebut selalu tercecer di tenggah jalan.
Penderitaan yang dialami Eliza, Aminah dan pedagang sate beserta rakyat miskin lainnya merupakan salah satu potret buram dan tidak akurat serta ketidaktepatan sasaran program bantuan yang diberikan pemerintah. Masih banyak Eliza-eliza lain yang luput dari pendataan dan perhatian pemerintah, akankah kesemuanya ini sekedar bahan tontonan bagi pihak pengambil kebijakan….???.(***)
