BATUSANGKAR, bakaba.net – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat langkah pengendalian inflasi di awal 2026. Tujuannya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Komitmen itu ditunjukkan Wakil Bupati Ahmad Fadly dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/7/2026). Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol Drs Tomsi Tohir.
Dalam rakor dibahas strategi nasional dan daerah mengantisipasi potensi kenaikan harga. Selain itu juga dibahas upaya memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan percepatan program 3 juta rumah.
Usai rapat, Wabup Ahmad Fadly menegaskan sinergi pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi. Hasil rakor akan jadi acuan Pemkab dalam memperkuat kebijakan pengendalian inflasi di Tanah Datar.
Ia menekankan pentingnya perencanaan matang agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dengan harga stabil. Dengan begitu daya beli masyarakat tidak terganggu.
Ke depan, Pemkab akan menjalin kerja sama dengan daerah lain. Tanah Datar akan diinisiasi sebagai pemasok bahan pangan seperti cabai dan beras ke daerah yang membutuhkan.
“Kepada OPD terkait segera jajaki kabupaten/kota yang membutuhkan pangan. Surplus di Tanah Datar bisa dikirim ke dalam dan luar provinsi. Ini juga jadi salah satu indikator penilaian TPID Award,” harap Wabup.
Kabag Perekonomian Franky Adhitama melaporkan, dari 9 indikator penilaian inflasi berbasis IHK, kerja sama antar daerah masih belum terlaksana. Sementara untuk program 3 juta rumah, Tanah Datar mengajukan 1.762 unit BSPS tahun 2026.
“Alhamdulillah tahap pertama 142 unit sudah dialokasikan dan siap dilaksanakan, tinggal menunggu SK penetapan penerima. Lalu 165 unit lagi masih tahap verifikasi,” jelasnya.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah serius menyusun langkah strategis. Di antaranya menjaga stabilitas harga, memastikan stok pangan aman, dan melaporkan perkembangan program 3 juta rumah secara berkala. Rakor juga diikuti Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan Perikanan dan Dinas Perkim LH. (***)
