Shadiq juga memberikan kritik konstruktif terhadap pidato Presiden. Ia menilai bahwa rencana besar yang disampaikan perlu dilengkapi dengan skema implementasi teknis, seperti insentif investasi untuk industri lokal, strategi penguatan pelatihan vokasi, dan kebijakan energi yang terjangkau untuk daerah terpencil.
“Kami di DPR, sesuai fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, akan mendorong agar kebijakan nasional memiliki turunan regulasi yang jelas, baik dalam bentuk Perpres maupun aturan teknis lainnya, sehingga daerah punya keleluasaan untuk mengakselerasi pembangunan,” jelasnya.
Sebagai kader Partai NasDem, Shadiq menegaskan bahwa arah dan kebijakan partai yang diatur dalam AD/ART menitikberatkan pada restorasi Indonesia, percepatan transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan partisipasi masyarakat.
Ia berharap visi Presiden dapat berjalan seiring dengan semangat Partai NasDem yang mengedepankan politik tanpa mahar, keberpihakan pada rakyat, dan konsistensi pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Menutup tanggapannya, Shadiq menyampaikan harapan agar PPHN dapat segera disahkan sebagai pijakan kebijakan jangka panjang, disertai pemerataan pembangunan di seluruh provinsi.
“Sumatera Barat siap menjadi contoh daerah yang maju, mandiri, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya, asalkan kebijakan pusat benar-benar berpihak dan konsisten dijalankan,” tegasnya. (***)
