Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum terhadap nota Keuangan RAPBD tahun 2019 menegaskan kegiatan seromonial yang dilakukan Pemerintah Daerah hanya pencitraan dan bersifat pemborosan anggaran.
Nurhamdi Zahari sebut Selasa (07/11) di ruang rapat parnipurna DPRD Tanah Datar, Pemkab sudah memakai slogan teh botol sosro, apapun makanannya minumnya teh botol sosro.
“Apapun kegiatannya dan acaranya, APBD adalahlah Sasaranya. Hal ini sangat memalukan”. tegas Nurhamdi.
Disamping itu Fraksi Demokrat mempertanyakan indikator tolak ukur Pemkab dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata.
Samsul Bahri juru bicara fraksi Golkar dalam pemandangan umum nota keuangan menilai Pemkab Tanah Datar gagal menjalankan amanat RPJM. Pasalnya target PAD tahun 2019 sebesar Rp. 147.175.319.000 ini dibawah target PAD tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 155.110.032.000 atau menurun 3.90 %.
“Laksanakan RPJM, atau minimal PAD sama dengan tahun 2018”, tegasnya.
Disamping itu Fraksi Golkar juga mempertanyakan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat dari belanja yang diajukan sebesar 1.121 Triliyun bila ditinjau dari sisi ekonomi.
Selanjutnya yang menjadi sorotan yaitu terdapatnya belanja pegawai sebesar 6,3 Milyar pada pos belanja lansung, apakah tidak memungkinlan dipindahkan pada pos belanja lansung.
Sementara Fraksi PKS sentil tentang rekam E KTP masih tergolong rendah dibeberapa kecamatan salah satunya di Kecamatan Lintau Buo Utara ada sekitar 2000 warga yang belum melakukan rekam E KTP, pasalnya pena eletronik rusak dan belum di anggarkan untuk pembelian pena tersebut.
Sidang rapat paripurna pemandangan umum nota keuangan daerah dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekda Hardiman kepala OPD Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar
