Oleh M. SHADIQ PASADIGOE
Sibisu Bamimpi
Assalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh
Kita sdh sama sama tahu, mulai dari awal adanya wabah corona/ Covid 19 terjadi di Wuhan RRC sampai saat ini sudah tersebar ke 198 Negara termasuk ke Tanah Air kita Indonesia
Semampu dan Sebisanyanya saya Pelajari, saya Amati dan saya dalami terutama apa itu wabah Covid 19 dan bagaimana metode penyebarannya dan kenapa bisa di Wuhan mereka bisa mengatasi dgn angka kematian yg rendah.
Dalam renungan, saya berandai andai , jika seandai saya yang berwenang; saya yang berkuasa saya akan bertindak /memutuskan tanpa ragu ragu tentu secara formal harus saya landasi dulu dengan aspek legalitas agar jangan terjadi pelangaran aturan tapi yang jelas saya sudah punya konsep untuk mengatasi masalah :
1. Karantina lokal harus di lakukan selama 20 hari kenapa 20 hari krn masa Inkubasi dari Virus Corona 14 Hari.
Masyarakat tdk di bolehkan berpindah antar Kab /kota dan utk sumbar di nyatakan tertutup untuk pendatang siapapun dia kecuali ada hal-hal yang di istimewakan (umpamanya seseorang meninggal/suami / istri anak/minantu.
Ada kendaraan yang dibolehkan bergerak antar Kab/ kota tapi diberi tanda hanya untuk urusan logistik kesehatan dan makanan pokok.
2. Dengan adanya Karantina Lokal tentu banyak akan timbul masalah, masalah itu akan di selesai kan oleh pemda masing- masing terutama Pengawasan.
Pengawasan dilaksanakan bekerjasama dengan Forkopimda dan melibatkan TNI dan Polri, camat sampai ke wali Nagari / Lurah dan Wali Jorong untuk mencegah jangan ada masyarakat yg berkumpul dengan tujuan tidak jelas kecuali kalau ada hal-hal yang luar biasa dalam pengawasan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Bahaya Covid 19.
3. TENTU apa yg di lakukan perlu pendanaan setiap Pemda sudah pasti ada dana yang belum tau pengunaannya ( di sebut juga dana yg belum terencana kegunaannya/dana cadangan )
4. Yang sangat penting dampak Karantina akan ada masyarakat tidak punya beras dan lauk pauk untuk di masak, ini harus di tangulangi dari dana Pemda , sumbangan masyarakat dan lembaga sosial lainnya.
Menurut saya itu akan bisa di atasi oleh Pemda sepanjang jelas konsep dan operasionalnya dan melibatkan TNI /Polri /pramuka dan Relawan dari Organisasi kalau ada..
5. Didalam masa karantina jika ada di temukan penderita Covid 19 di semua tingkatan di tangani oleh Dinas Kab/kota di RS yang dan bisa saja ada tempat khusus yg di buat berfungsi sebagai RS (Rumah Sakit), kalau di Tanah Datar Gedung Nasional yang ada di dekat Lapangan Cindua mato sudah dirancang untuk itu waktu di buat.
5. Tidak ada alasan dana tidak ada karena nyawa masyarakat harus di selamatkan didalam Islam penyelamatan nyawa sangat penting!.
Sederhana saja, contohnya pada saat terdampar di suatu tempat tidak ada yang akan dimakan lagi, binatang yang harampun boleh di makan.
Anggaran untuk penagulangan Covid 19 ini harus di sediakan Pemda dengan mengeser anggaran lain yang bersifat tidak rutin.
6. Apa bila tidak dilakukan penutupan daerah atau lockdwon maka Covid 19 di Sumbar akan bertambah banyak dan bertambah parah, tentunya akan sangat sulit untuk mengatasinya.
Hal ini harus dilaksanakan dan diawasi dengan Tegas/Ketat dengan catatan mereka yang kena dampak tidak bisa bekerja mencari nafkah harus di beri biaya Hidup dengan standar minimal oleh Pemda .
Mari kita secara bersama-sama berjihad /ber ikhtiar mengatasi wabah Covid 19 ini dengan ber “Doa” dan bertekat memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 ini dengan mengisolasi diri/ Karantina dirumah masing-masing dan saling menolong dengan tetangga yg mengalami kesulitan terutama utk makan/minum..
Mari… kita sama- sama bermohon Kepada Allah SWT yang maha Pengasih dan Penyayang dan Kepada NYA kita bermohon Pertolongan semoga Wabah Covid 19 ini cepat berlalu dan Rhamadhan nanti kita dapat berjemaah dimesjid menunaikan Shalat Fardu dan Sunat Amiin amin Yaa Rabbal Alamin Tk Wass
CATATAN ;
Tulisan ini saya buat karena persoalan rakyat kecil antri BBM di Sumbar belum dapat diselesaikan Pemda , karena rumah tampak jalan ndak tau. (***)
