Batusangkar, Bakaba—Anjloknya perekonomian Kabupaten Tanah Datar ternyata tidak hanya membuat prihatin Bupati Tanah Datar, tetapi juga menggugah pengamat ekonomi untuk angkat bicara. Setidaknya bagi Basrizal Dt.Penghulu Basa yang juga menjabat sebagai Ketua Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah) Tanah Datar.
Melalui wawancara langsung via telepon seluler dengan bakaba.net, Sabtu (7/10), Basrizal mengatakan, turunnya perekonomian Tanah Datar dipengaruhi banyak hal, mulai dari kebijakan pimpinan daerah, produktifitas pelaku ekonomi dan bagaimana upaya pengusaha kecil meningkatkan nilai tambah.
“Perekonomian masyarakat akan cendrung ngadat atau macet, jika pihak pengambil kebijakan masih mengalokasikan lebih besar belanja aparatur, ketimbang belanja pembangunan,” kata Basrizal.
Menurutnya, memperbesar belanja aparatur sama saja dengan mengisi kantong pejabat, kecuali mempebesar belanja pembangunan, yang jelas akan menyentuh atau mengisi kantong rakyat. Bila kantong rakyat sudah diisi, jelas roda perekonomian akan berputar, mengingat masyarakat yang mencicipi upah dari belanja pembangunan ini akan berbelanja di pasar.
Kebijakan lainnya yang perlu dikaji ulang Bupati Tanah Datar tentang penempatam personil atau pejabat di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dengan pembangunan perekonomian. Sesuai dengan janji Bupati, pengangkatan pejabat awal tahun 2017 lalu akan dikaji ulang setelah enam bulan berjalan.
“Kini waktu enam bulan itu sudah terlewati, apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap pejabat tersebut, sesuai dengan beban kerja yang diberikan kepadanya. Jika tidak kunjung dievaluasi dan masih menggunakan system kekeluargaan, saya rasa kemajuan daerah ini sulit diharapkan,” tutur Basrizal.
Berkaitan dengan nilai tambah, Basrizal mengkaitkannya dengan produk industry kecil dan kerajinan Tanah Datar. Pemkab sudah memiliki rumah kemasan, apakah rumah kemasan ini sudah banyak membantu pengusah kecil dalam meningkatkan nilai tambah produknya, masih merupakan tanda tanya.
Demikian juga tentang stabilitas harga juga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat Tanah Datar. Harga cacao atau coklat yang kini anjlok mencapai Rp.20.000,- juga tidak akan mempu mengangkat perekonomian masyarakat.
Lebih lanjut mantan anggota DPRD Tanah Datar ini mengatakan, sekarang sudah memasuki bulan Oktober 2017. Penyerapan anggaran, baik di tingkat kabupaten maupun ditingkat nagari perlu dievaluasi, sehingga tidak terjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang terlalu besar seperti tahun sebelumnya.
“Masa iya, ada Silpa Nagari mencapai satu milyar, apakah wali nagari ini tidak bisa membelanjakan uang yang telah disediakan,” tanya Basrizal.(WD)
😛
