Padang, bakaba.net – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Kali ini Pemkab Tanah Datar meraih penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI.
Penghargaan diserahkan Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenhum Sumbar Aipus Sarumaha kepada Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Rabu (19/8/2026) di Kantor Kemenhum Wilayah Sumbar, Padang.
Tanah Datar mendapatkan penghargaan atas Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2026 dengan predikat Istimewa atau nilai AAPlus.
Perlu diketahui, Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen pengukuran untuk menilai sejauh mana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah mengimplementasikan reformasi di bidang hukum dan tata kelola regulasi. IRH juga menjadi salah satu indikator pendukung dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat nasional.
Wabup Ahmad Fadly yang didampingi Kabag Hukum Andi Rahman menyampaikan, penghargaan ini menjadi bukti keseriusan Pemda dalam menegakkan hukum di Tanah Datar.
“Ini bentuk apresiasi kepada pak Bupati bersama pengampu kegiatan IRH yakni bagian hukum dan juga masyarakat, bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selalu berupaya penanganan hukum yang adil di Tanah Datar,” ujarnya.
Meski telah meraih predikat tertinggi, Wabup menegaskan penghargaan ini bukan akhir dari tugas di bidang hukum.
“Penghargaan ini bukanlah akhir tugas kita di bidang hukum, namun sebagai motivasi untuk dipertahankan dan lebih baik ke depan, terutama dalam mendukung reformasi birokrasi di tingkat kabupaten,” tukasnya.
Penyerahan penghargaan bertepatan dengan Peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang diawali dengan upacara oleh jajaran Kemenhum Sumbar.
Plt. Kakanwil Kemenhum Sumbar Aipus Sarumaha menyatakan peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 menjadi momen untuk mendigitalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Ini momen besar untuk melakukan transformasi digital pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak kepada masyarakat,” katanya. (***)
