Oleh Muhammad Fadhil
Sebagai Rakyat Indonesia kita mesti tau kenapa dan buat apa negara berutang, atau kemana saja perginya pajak-pajak dan PNBP yang kita kumpulkan. Tambah lagi APBN dengan jumlah besar itu apakah sudah benar-benar dapat mensejahterakan rakyat dan seabrek pertanyaan lainnya yang menuntut jawaban.
Penulis ingin mengawali diskusi dalam bentuk pertanyaan, “Apakah APBN adil, sehat, dan mandiri?”. Pertanyaan tersebut sejalan dengan tema APBN 2019 yang Penulis kutip dari Wibesite https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019.
Namun sebelumnya, hanya mengingatkan kembali kalau sampai Oktober 2017 utang Indonesia sudah mencapai 3.898 T. Utang tersebut belum masuk penambahan saat Sri Mulyani Indrawati Desember 2017 kembali menerbitkan “Global Bond” berjumlah US$4 Miliar, masing-masing bertenor 5,10, dan 30 Tahun dengan kurs (12/11/17) 13.546 per US$. Maka total utang Indonesia keseluruhan tahun 2017 mencapai Rp3.952 T, hampir 4000 T. Luar biasa!
Data dari CNN Indonesia per Mei 2019 menunjukan utang Indonesia mengalami lonjakan tinggi, yaitu tembus Rp5.153 T (Kurs Jisdor akhir Mei Rp14.313 ribu per dolar AS).
Berapa negara membayar cicilan utang tiap tahunnya ?
Dilansir dari artikel tulisan Edy Mulyadi tanggal 26 Juli 2017 negara mengalokasikan anggaran sebesar Rp486 T untuk membayar bunga, pokok dan cicilan utang. Anggaran tersebut paling tinggi bila di bandingkan dengan anggaran Pendidikan dan Infrastruktur yang masing-masing sebesar Rp416 T dan Rp387,3 T.
Pada tahun 2018 dilansir dari halaman https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018, negara mengalokasikan anggaran sebesar Rp399,2 T dari Rp2.220,7 T anggaran belanja negara untuk membayar utang. Artinya 17,97% belanja negara harus terbang ke kantong bank dunia. Miris !
Masuk 2019, Visual Kemenkeu menyatakan alokasi belanja negara sebesar Rp2.461,1 T. Dan yang dipergunakan untuk membayar utang negara sebesar Rp359,3 T. Jumlah tersebut berada pada peringkat ketiga yang dialokasikan oleh APBN 2019.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan Nufransa Wira Sakti menuliskan dalam salah satu WaG, lalu kemudian dikutip oleh Jurnalis Edy Mulyadi. Beliau mengatakan satu triliun bisa dipakai untuk membangun 3.451 jembatan atau 155 km jalan atau 11.900 rumah prajurit TNI atau 50 rumah sakit atau 6.765 kelas dan lain-lain.
Brangkat pernyataan itu, timbul pertanyaan. Mengapa pemerintah mengalokasikan anggaran begitu besar untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang, padahal ekonomi sedang lesu-lesunya. Bukankah baiknya pemerintah memompa anggaran bagi kebutuhan domestik untuk membuka lapangan kerja, mendongkrak ekspor dan menggenjot konsumsi publik? Sekedar pemberitahuan, konsumsi publik menyumbang 57% pertumbuhan ekonomi.
Pikiran bodoh saya, utang-utang Indonesia harusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia saja. Tetapi juga menjadi tanggung jawab sang peminjam seperti Word Bank dan IMF, karena lembaga tersebut di duga tidak menentukan standar negara yang boleh diberi pinjaman. Kalau diberi standar, maka Indonesia tidak akan menanggung lelahnya membayar cicilan pokok dan bunga utang seperti hari ini.
Pertanyaan kemudian, Mengapa negara mesti berutang? atau apakah pemerintah bisa membangun, mengelola negeri dan melayani rakyat tanpa berutang?
Dengan tegas Edy Mulyadi menjawab bisa! Karena bilau mengatakan Indonesia pernah membangun tanpa berutang bahkan utangnya justru berkurang.
Contohnya. Era Presiden Gusdur, ia mampu mengurangi utang US$4,15 miliyar pada saat yang sama juga mampu mendongkrak ekonomi Indonesia dari -4,5% menjadi 4%. 8,5% laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Gusdur, bayangin!
Sementara kalau dibandingkan dengan era Presiden Jokowi dalam tempo 3 tahun (2017), negara membutuhkan utang sebanyak US$ 133 Miliar. Tetapi pertumbuhan ekonomi hanya berkutat di angka 5% bahkan turun dibandingkan era SBY yang berada di angka 6%.
Dr. Rizal Ramli dalam kata pengatar sebuah buku “Bukan Sri Mulyani Tapi Neolibnya Itu Loh” mengatakan, kalau mau ekonomi Indonesia tumbuh 10% tinggalkan sistem ekonomi Neolib ala Word Bank dan IMF.
Apa itu “Neolib”? Neolib adalah suatu mahzab ekonomi yang membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya kapitalisme dengan dalih globalisasi, ia menyerahkan segala sesuatunya kepada pasar. Pasar tersebut tentu bukan pasar becek pengap yang sering kita datangi, atau pasar tempat Mbok-mbok penjual jamu menjajakan jualannya. Pasar tersebut pastilah lembaga dunia seperti IMF dan Word Bank atau para Investor besar yang ahli bermain saham.
Sekarang kita kembali pada pertanyaan awal, apakah APBN Adil, Sehat, dan Mandiri? Saya katakan, hanya Pemerintah yang bisa menjawab. Jika pemerintah serius mencintai Indonesia, maka dia tidak akan tega melihat rakyatnya menderita. Apalagi memalak geladangan. heheheh
Akhir tulisan, Penulis menyampaikan bahwa tulisan ini merupakan rangkuman yang bersumber dari beberapa artikel, jurnal, media massa dan buku-buku tulisan para pakar dan pengamat ekonomi di Indonesia. Seperti DR. Ir. Rizal Ramli, M.A, Kwik Kian Gie, dan Edy Mulyadi.
Sebagai penutup. Punulis masih optimis, bahwa Indonesia akan menjadi singa perekonomian dunia dimasa yang akan datang.
Amiin allahuma amiin.
