Tanah Datar, bakaba.net – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar berhasil turun dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Ahmad Fadly, S.Psi. saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, Kamis, (09/04), di Aula Bappeda Litbang.
“Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 tercatat sebesar 3,59 persen, turun 0,67 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 4,26 persen,” katanya.
Wabup mengatakan, capaian ini menempatkan Tanah Datar sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Sumatra Barat.
“Jumlah penduduk miskin di Tanah Datar turun dari 15 ribu jiwa pada 2024 menjadi 12.557 jiwa pada 2025. Capaian ini patut diapresiasi, tetapi kita tidak boleh jumawa atau terlena karena penurunan kemiskinan terjadi di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi,” ungkap Ahmad Fadly.
Ia mengingatkan, jika penurunan angka kemiskinan terlalu bergantung pada program bantuan, bukan pemberdayaan atau peningkatan produktivitas, maka kemiskinan berpotensi kembali melonjak saat anggaran terbatas atau program dihentikan.
“Kita harus mengantisipasi dan melakukan berbagai inovasi agar risiko kemiskinan tidak kembali meningkat ketika intervensi bantuan berkurang. Setidaknya ada lima isu utama yang menjadi perhatian, yakni desain intervensi belum sepenuhnya tepat sasaran, efektivitas perencanaan program masih rendah, integrasi program antar-perangkat daerah belum optimal, ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial masih tinggi, dan pemanfaatan data belum optimal serta belum terintegrasi,” terangnya.
Karena itu, Wabup menegaskan, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2026 difokuskan pada tiga strategi utama: mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan secara terfokus berbasis wilayah dan keluarga sasaran.
“Di kesempatan ini saya minta OPD bekerja secara terpadu, bukan sektoral. Gunakan satu data kemiskinan (DTSEN) sebagai dasar intervensi, pastikan tidak ada tumpang tindih program, fokus pada hasil nyata bukan hanya serapan anggaran, dan perkuat peran camat serta wali nagari sebagai ujung tombak di lapangan,” tukasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Litbang Adriyanti Rustam. Ia menyebut persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar terendah di Sumatra Barat dan lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Sumatra Barat dan nasional.
“Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar sebesar 3,59 persen terendah di Sumbar, juga lebih rendah dari Provinsi di angka 5,57 persen dan nasional di angka 9,03 persen,” ujarnya.
Adriyanti mengungkapkan, setidaknya ada enam rencana strategis prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2026, yaitu penguatan data dan DTSEN, konvergensi kemiskinan ekstrem, pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kelembagaan.
“Penanggulangan kemiskinan memerlukan komitmen bersama dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Dengan landasan regulasi yang jelas, data yang akurat, dan program yang terintegrasi, Kabupaten Tanah Datar dapat mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan yang dimoderatori Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi itu dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kepala Dinas Sosial dan PPA, Kepala Dinas Pertanian, serta Dinas PUTR, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta diskusi. (***)
