Oleh : Almuhtadi Billah Ali
Dalam ilmu politik itu ada teori pilihan rasional. Maka dalam marketing politik ada pemeo “Winning heart is high cost”.
Maka untuk menjaring market atau pasar suara di pilpres 2019, kepemimpinan Jokowi semenjak 2014 diisi dengan berbagai cara baik melalui agenda, skenario bahkan propaganda —pencitraan— agar ia tetap menarik serta bisa diterima lagi oleh pasar. Secara marketing, bila dibanding segmen pasar 2014 dahulu ternyata pasar sudah bergerak, hectic, berubah dan bervariasi sehingga perlu banyak cara, taktis, modus dan peran (topeng) yang mesti dikenakan agar sosok Jokowi tetap disukai pasar. Ya, ini dalam rangka branding alias menjual Jokowi.
Namun dalam praktiknya, berbagai skenario yang dirancang kerap kali menimbulkan sentimen negatif bahkan terkadang justru menjebaknya pada kondisi yang kontra produktif. Nah, sebelum lanjut membahas bentuk-bentuk kontradiksi skenario atau agenda di atas, kita mengulas sepintas tentang anatomi pasar suara di pilpres 2019 terlebih dahulu.
Tak dapat dipungkiri, pasar suara dalam pilpres 2019 selain golongan muslim (umat mayoritas) dinilai sebagai segmen terbesar, ada kaum milenial selaku pemilih pemula, juga segmen emak-emak yang tidak boleh dianggap remeh. Maka wajar jika Jokowi sering tampil kemilenial-milenialan, mengenakan jaket jeans, mengendarai motor chooper, menghadiri acara-acara musik underground, nge-vlog dan seterusnya. Tidak bisa tidak, hal itu dilakukan semata-mata demi merebut hati kaum milenial. Atau ketika ia blusukan ke pasar-pasar berinteraksi dengan para pedagang tradisional, atau ke sawah, salaman dan selfie dengan ibu-ibu, maka aktivitas itu dalam rangka meraup suara emak-emak. Dan kemungkinan, motif utama merekrut Ketua MUI, Kyai Ma’ruf Amin (MA) menjadi cawapresnya adalah demi menjaring sebanyak-banyaknya suara muslim selaku segmen terbesar dalam pilpres ini. Rencananya, dengan satu jurus mengena dua sasaran. Selain memecah suara “Aksi 212” yang cenderung pro kubu sebelah, juga bermaksud menarik empati kaum muslim. Namun apa hendak dikata, himbauan MA kepada umat Islam agar tidak hadir pada acara Reuni 212 di Monas tempo hari ternyata tidak digubris umat muslim. Terbukti secara kuantitas, jumlah massa yang hadir di Monas justru lebih banyak ketimbang aksi-aksi sama sebelumnya. Malah kemudian berkembang ke aksi lanjutan Munajat 212, 21 Februari lalu.
Lalu ada partai seumur jagung yang mendukung petahana yang menyampaikan anti perda Injil, dan anti perda Syari’ah. Pernyataan ini seolah-olah seperti penegasan anti agama. Jika ditarik lebih jauh, ini seperti membuat Indonesia menjadi negara sekuler, jangan sentuh negara dengan agama. Narasi yang dimunculkan dan didramatisir adalah citra Islam yang intoleran, keras, dan anarkis. Fakta di lapangan, selama ini uniknya mereka-mereka itu tetep betah dan maju hidupnya ditengah-tengah umat Islam yang katanya ini itu. Sebenarnya tidak ada namanya intoleransi, karena jika itu terjadi, orang-orang yang hidup di lingkup Islam bisa punah dong, omong kosong besar intoleransi, anti kebhinekaan, hanya komoditas politik saja
Dalam benak mereka menganggap bahwa perda agama memunculkan radikalisme, intoleransi, terorisme dan lain-lain sehingga harus dibuang. Tapi lupa bahwa yang menyatukan Indonesia dengan banyak perbedaan kesukuan hakikatnya adalah agama. Ukhuwah Islamiah (persaudaraan Islam), yang kemudian membentuk ukhuwah watoniah (kesatuan berbangsa dan bernegara).
Jumlah yang konon mayoritas ini begitu ditakuti sekaligus diinginkan suaranya demi meraih kekuasaan. Ibarat buih di lautan, banyak, tetapi tak berisi. Jadi lebih sering menjadi obyek kekuasaan. Setelah dicaci maki, dipecah belah, kini saatnya umat islam sedang diperebutkan suaranya. Paradoksial memang, yang menyampaikan anti Perda Syariah itu justru mendekati umat Islam dengan simbol-simbol Islam. Dengan kata lain ia juga butuh suara umat Islam.
Lalu kemana si SARA itu perginya?
Lalu soal kasak-kusuk rencana pembebasan terpidana terorisme, Ustad Abu Bakar Ba’asyir. Akhirnya terlihat juga motif sebenarnya; hanya soal elektabilitas ternyata. Saat opini publik menentang rencana pembebasan ABB, ehh dianya balik badan. Demi apa saudara-saudara? Entahlah, kita tanya pada rumput yang bergoyang.
Mayoritas dan minoritas itu sebenarnya tidak pernah soal jumlah. Namun soal kekuatan, baik ekonomi, sosial atau politik. Jadi jika jumlahnya banyak tapi miskin ya wajar jika mereka punya alasan untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Saya tidak percaya pada stigmasi bahwa minoritas tersisihkan oleh mayoritas. Kecuali, sudah minoritas ditambah dengan kebodohan, ya pasti tersisihkan, bodohnya itu yang menyebabkan tersisihkan, bukan karena minoritasnya.
Sejarah mencatat bahwa Islam sudah ada di Indonesia sejak abad ke-9, jauh sebelum Belanda datang, Islam sudah menjadi struktur, infrastruktur, dan super struktur sosial di dalam kebangsaan Indonesia, dan sudah barang tentu, Islam mendapatkan tempat, peran, dan fungsi yang penting, strategis, dan berkesinambungan.
Agama sudah mewarnai Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Faktanya bisa dilihat dari sila-sila Pancasila, yang dijiwai oleh rukun iman. Ketuhanan yang maha Esa. Sila ini paling jelas menandakan bahwa Indonesia berbasis agama karena memiliki basis Tuhan. Indonesia juga memiliki inpres kompilasi hukum Islam. Atau undang-undang perbankan Syari’ah. Jangan lupa seperti pernikahan, di Indonesia juga dengan asas agama.
Andai ummat Islam guyub dan menyadari akan keunggulan komparatifnya sebagai majority factor, saya pikir Pilpres itu sudah selesai sebelum Pilpres itu sendiri dimulai, kata kuncinya ummat Islam jangan mau dikelabui dan diobok-obok, karena kalau solid sampai kapanpun ummat Islam tak akan mungkin dikalahkan, hanya dengan pola Snouck Hurgronje dan agitasi lah satu-satunya cara untuk menggerus majority factor itu. Makanya, umat Islam jangan bergeming dengan iming-iming apapun untuk menguasai sesuatu yang sesungguhnya adalah milik kita.
Hingga hari ini, melalui proses sejarah yang panjang, seyogyanya bangsa ini menerima Islam itu sebagai bagian dari kita, sudah final, sudah kehendak sejarah, tulisannya sudah begitu di buku takdir sejarah, bukan memposisikannya sebagai antagonisme nasionalisme.
Afalaa ta’qilun….afalaa tatafakarun…Demikianlah, semoga menjadi bahan perenungan. Tugas kita adalah memilih dengan hati, bismillah…
*Almuhtadi Billah Ali* adalah seorang Aktivis Mahasiswa asal Universitas Negeri Padang, penulis dan pemerhati soskempol. Saat ini aktif di Progressive Leadeship Community (Prolec Sumbar) dan UKKI FIK UNP.
