bakaba.net, TANAH DATAR – Kira-kira skenario siapa, sehingga terdapat 111 Milyar Silpa di APBD tahun 2021?. Apakah benar dugaan DPDR Tanah Datar, Silpa sebesar itu sengaja di desain untuk mengamankan APBD tahun berikutnya.
Dalam rapat paripurna DPRD penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendsai terhadap LKPJ Bupati tahun 2021, Senin (25/04/2022) itu ada dugaan yang mendesain skenario tingginya Silpa diduga oknum TAPD yang mengatas namakan dekat Dengan Kepala Daerah.
Entah skenario siapa yang jelas DPRD Tanah Datar mengkritisi Silpa sebesar 111 Milyar dalam Laporan Keterangan Pertanggungan jawaban (LKPJ) Bupati Tanah Datar tahun 2021.
“Tingginya Silpa Tahun 2021 itu diduga ada skenario oleh oknum TAPD yang mengatasnamakan dekat dengan kepala daerah dan mendesain APBD Tanah Datar agar terjadinya Silpa,” sampai wakil ketua DPRD Saidani saat membacakan Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati itu.
Selanjutnya Saidani mengatakan tingginya Silpa mengamankan tahun anggaran berikutnya. Hal itu berdampak pembangunan infrastruktur di Tanah Datar mengalami kemunduran.
Rincian 111 Silpa yaitu DAK fisik sebesar 2.8 milyar, DAK non fisik sebesar 19 milyar, DAU sebesar 57 milyar, DID sebesar 4.5 milyar, dana pajak rokok sebesar 9 milyar, BLUD FKTP sebesar 2 milyar, BLUD RSUD sebesar 9 milyar dana BOS sebesar 2.2 milyar dan utang belanja bantuan keuangan sebesar 2.1 milyar.
Saidani dalam rapat paripurna itu tekankan agar Kepala daerah tidak menggsilpakan anggaran.
“Untuk tidak meng-silpakan anggaran tahun berikutnya, karena tidak sesuai dengan himbauan pemerintah pusat bahwa jangan sampai mengendap uang yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat di pemerintahan daerah,” kata Saidani dalam
Dalam rekomendasi itu DPRD juga memerintahkan bupati mengevaluasi TAPD dan oknum yang diduga terkait rekayasa APBD yang menyebabkan kemunduran daerah Tanah Datar.
Hal itu agar terciptnya good government for good governance untuk itu kepala daerah diminta memberikan peringatan kepada OPD yang silpanya besar dan mengevaluasi kinerja dari OPD tersebut.
Terkuaknya Silpa sebesar 111 milyar di
dalam LKPJ tahun 2021, setelah DPRD melakukan evaluasi dan investigasi di lapangan terindikasi, dalam penyusunan dan implementasi RKPD dan pendistribusian anggaran ke masing-masing OPD tidak mengacu kepada kaedah-kaedah tata kelola keuangan yang diatur oleh pemerintah republik indonesia.
Hal itu berdampak pada capaian yang disampaikan dalam LKPJ dan realisasi dilapangan berdasarkan renja dan renstra awal tidak mencapai target, sehingga manfaat dan hasilnya tidak terukur.
Pengalokasian anggaran yang tidak berpedoman kepada money-follow program yang berbasiskan output dan outcome terbukti dengan sasaran capaian hasil yang tidak maksimal dan tidak terakomodirnya salah poin dalam penyusunan RKPD yaitu Musrenbang, tidak satupun yang bisa direalisasi tahun anggaran 2021.
Sementara alasan keterbatasan anggaran yang disampaikan kenapa tidak bisa mengakomodir kegiatan usulan Musrenbang dan kegiatan-kegiatan pebangunan lainnya, sangat bertolak belakang dengan fakta banyaknya silpa atau anggaran yang mengendap sebesar 111 milyar,. (TIA)
