Jakarta, bakaba.net – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi. didampingi Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian Tahun 2026 yang berfokus pada antisipasi dampak kemarau ekstrem melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan dihadiri kepala daerah se-Indonesia itu dilaksanakan Senin, (20/04), di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Dalam rakor tersebut, Mentan menyampaikan bahwa fokus utama adalah antisipasi dampak kemarau ekstrem melalui penguatan ketahanan pangan, pompanisasi, dan manajemen air.
Mentan juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan data usulan kegiatan, perbaikan irigasi, dan percepatan tanam untuk mencegah gagal panen. Peserta rakor diwajibkan menyiapkan data usulan mitigasi terverifikasi untuk disinkronkan dengan program pusat.
Rakor ini merupakan respons terhadap potensi kekeringan ekstrem, memastikan pemerintah daerah proaktif melindungi sektor pertanian dan pasokan air bersih bagi masyarakat.
Selepas kegiatan itu, Wabup Ahmad Fadly didampingi Kadis Pertanian Sri Mulyani menyampaikan, sesuai arahan Mentan agar provinsi maupun kabupaten/kota segera menyerap anggaran yang sudah diberikan.
“Tadi Pak Mentan menegaskan agar daerah segera menyerap anggaran yang telah diberikan. Bagi daerah yang telah baik dalam penyerapan, boleh mengajukan lagi tambahan. Semua dalam konteks antisipasi menghadapi kemarau panjang dan kekeringan 2026 ini,” ujarnya.
Dikatakan Wabup lagi, langkah penting dalam menghadapi potensi kemarau yang diprediksi BMKG dilakukan dengan irigasi pompanisasi, yakni menaikkan air dari sungai atau sumber air lainnya.
“Pak Mentan menyampaikan arahan Presiden agar jangan sampai kemarau panjang mengganggu ketahanan pangan. Karena itu, Kementan sangat mendukung daerah dengan anggaran agar daerah kuat dalam ketahanan pangan,” tukasnya.
Sementara itu, Kadis Pertanian Sri Mulyani mengungkapkan, Pemerintah Daerah telah melaksanakan langkah yang disarankan Kementan dan bahkan telah menyampaikan usulan tambahan melalui aplikasi dari Kementan.
“Kita telah menyampaikan usulan tambahan untuk pemeliharaan irigasi tersier, DAM parit, irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan melalui aplikasi Kementan. Hari ini kembali akan kami sampaikan untuk memastikannya, sesuai arahan Pak Menteri,” ujarnya.
Diungkapkan Sri lagi, APBN tahun 2026 untuk pemulihan bencana tahun 2025 telah disetujui untuk tiga kegiatan dengan total dana mencapai Rp9 miliar.
“Tahun 2026 ada 20 unit operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, saat ini dalam proses pengadaan. Kemudian, rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana seluas 60 hektare saat ini dalam proses konstruksi di lapangan, serta optimalisasi lahan sawah terdampak bencana seluas 180 hektare juga dalam proses konstruksi di lapangan,” ungkapnya.
Sedangkan untuk APBN sektor pertanian tahun 2026 di luar pemulihan bencana, Kadis Pertanian juga menyampaikan setidaknya ada tujuh kegiatan.
“Direncanakan ada tujuh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2026 di luar pemulihan bencana senilai Rp27 miliar, yakni bangunan konservasi air atau DAM parit, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, optimalisasi sawah nonrawa, bantuan benih padi oplah, bantuan benih padi reguler, dan bantuan benih jagung reguler,” ujarnya.
Terakhir, Sri Mulyani mengungkapkan, dalam sepuluh kegiatan yang diperoleh dari dana APBN untuk bidang pertanian mencapai Rp36 miliar. Tentunya hal ini tidak lepas dari kerja keras dan dukungan pimpinan daerah.
“Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening kelompok tani, di mana nantinya pelaksanaan kegiatan secara swakelola. Di kesempatan ini, saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan daerah Tanah Datar,” pungkasnya. (***)
