Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi. menghadiri _Entry Meeting_ Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Auditorium Gubernuran Sumatra Barat, Padang, Selasa, (07/04).
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatra Barat Arif Ardiyanto menyampaikan bahwa Evran Tahun 2026 difokuskan pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.
“Evaluasi ini bertujuan menilai efektivitas perencanaan dan penganggaran daerah, memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta mengukur keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional,” katanya.
Arif menjelaskan, pelaksanaan Evran direncanakan di Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan 14 kabupaten/kota mulai 7 April sampai 5 Juni 2026.
Selain itu, Evran juga dimaksudkan untuk melihat korelasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tercermin dalam APBD Tahun 2026.
“Melalui proses evaluasi ini, diharapkan diperoleh rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya evaluasi dari pihak independen seperti BPKP guna memastikan efektivitas program perencanaan dan penganggaran.
“Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang disusun benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya keselarasan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga kebijakan yang dituangkan dalam APBD mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara menyeluruh.
Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah segera menyiapkan dan menyerahkan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu agar proses evaluasi berjalan optimal.
Terpisah, Wabup Ahmad Fadly menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Sumatra Barat yang akan melaksanakan evaluasi di daerah, khususnya Kabupaten Tanah Datar.
“Tujuan BPKP setidaknya ada dua, yakni melihat efektivitas penganggaran di daerah dan efisiensi pemanfaatan anggaran tersebut, apakah mencapai hasil yang dimaksud atau diprogramkan,” ujarnya.
Wabup menambahkan, BPKP nantinya juga akan memberikan bimbingan dan arahan selama melaksanakan kegiatan di kabupaten dan kota.
“Karena itu, di kesempatan ini saya harap sekaligus mengimbau OPD di lingkungan Pemda Tanah Datar memberikan dan menyampaikan data yang sebenarnya sesuai yang diminta tim BPKP sehingga nantinya juga memberikan evaluasi yang terbaik,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida Adriyanti Rustam, Inspektur Daerah Helfy Rahmi Harun, dan beberapa instansi terkait lainnya. (***)
