TANAH DATAR, bakaba.net – Delapan fraksi DPRD Tanah Datar menyampaikan tanggapan atau pandangan umum terhadap nota penjelasan bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.
Wakil Ketua DPRD Anton Yondra memimpin rapat paripurna tersebut di Aula DPRD Pagaruyung, Selasa 17 Mei 2022.
Delapan fraksi DPRD secara umum menyampaikan tanggapannya terkait pencapaian target PAD.
Persoalan sisa anggaran daerah, tapal batas nagari, dan beberapa persoalan lainnya.
Juru Bicara Fraksi Hanura Benny Apero mempertanyakan pelaksanaan APBD yang masih jauh dari harapan dengan begitu besarnya Silpa mencapai Rp111,596 miliar.
“Tidak satupun hasil Musrenbang tahun 2020 dan 2021 yang terakomodir,” tutur Benny.
Sisi lain, ucap Benny, masyarakat mempertanyakan rekrutmen manager Alsintan program layanan bajak gratis yang tidak profesional.
“Seharusnya yang menjadi manager Alsintan adalah orang-orang yang ahli di bidang pertanian agar program unggulan Pemkab ini berjalan dengan baik,” ucap Benny.
Juru Bicara Fraksi NasDem Khairul Abdi menanggapi persoalan menurunnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp121,384 miliar.
“Selain penanganan COVID-19, apa saja faktor lain terjadinya penurunan PAD tersebut,” ucap Khairul.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Syafri menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tanah Datar atas raihan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Berkaitan dengan progul pemberantasan rentenir dan layanan bajak gratis, diminta OPD terkait untuk memaksimalkan sosialisasi program tersebut,” tutur Syafril. (TIA)
