DPRD Tanah Datar Gelar Diskusi Publik Dua Ranperda Inisiatif Fasilitasi Pesantren dan Pengelolaan Masjid

DPRD Tanah Datar Gelar Diskusi Publik Dua Ranperda Inisiatif Fasilitasi Pesantren dan Pengelolaan Masjid

- in Headline, News, TANAH DATAR
0

Tanah Datar, bakaba.net – Dua masalah yang selama ini mengendap di nagari-nagari Tanah Datar akhirnya masuk ke ruang paripurna DPRD. Persoalan pesantren yang tumbuh tanpa payung daerah, dan masjid yang banyak tapi rawan sengketa wakaf.

DPRD Tanah Datar mulai menggodoknya. Pada Selasa, (17/11), Ketua DPRD Anton Yondra membuka Diskusi Publik Penyusunan Naskah Akademik untuk dua Rancangan Perda Inisiatif DPRD: tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Fasilitasi Pengelolaan Masjid. Lokasinya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar di ruang rapat paripurna.

“Kegiatan ini adalah langkah awal penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD. Harapan kita bersama diskusi ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” kata Anton Yondra dalam sambutannya.

Hadir Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari dan Kamrita, seluruh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi I. Tim penyusun Naskah Akademik datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Di kursi undangan, DPRD mempertemukan dua kutub: unsur pemerintah dan unsur umat. Dari pemerintah ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum dan Kesra Setda, Kantor Kementerian Agama. Dari masyarakat ada Forum Komunikasi Pengurus Pesantren, Dewan Masjid, BKPRMI, serta pengurus masjid dan pondok pesantren se-Tanah Datar.

Diskusi dipandu Ketua Bapemperda Adrijinil Simabura. Polanya: paparan draf awal Naskah Akademik oleh Kemenkum Sumbar, lalu penghimpunan saran dari Anggota Bapemperda, Kepala Kantor Kemenag, Ketua Dewan Masjid, dan perwakilan peserta lainnya.

Naskah Akademik yang dipaparkan Kemenkum memberi jawaban yang selama ini menjadi ganjalan hukum.

Agama adalah urusan absolut Pemerintah Pusat, sesuai Pasal 9 dan 10 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah dilarang mengatur syariat ibadah. Celahnya hanya satu: Penjelasan Pasal 10 memperbolehkan daerah memberi hibah untuk kegiatan keagamaan.

Karena itu judul Perda tidak ditulis “Pengelolaan Masjid” saja, melainkan “Fasilitasi Pengelolaan Masjid”. Daerah tidak mengatur, hanya memfasilitasi.

Data yang dikutip dalam Naskah Akademik cukup mencolok.

Sistem Informasi Masjid (SIMAS) 2026 mencatat Tanah Datar memiliki 338 masjid dan 1.006 musala. Data BPS 2024 mencatat 337 masjid dan 956 musala. Jumlah itu bahkan lebih kecil dari jumlah jorong yang mencapai 395 jorong.

Banyaknya bangunan tidak berbanding lurus dengan mutu tata kelola.

Naskah Akademik mencatat empat masalah pokok hasil kajian lapangan:

Pertama, soal idarah atau manajemen. Ada persepsi di nagari bahwa pengurus masjid dikuasai kelompok kaum tertentu dan tertutup. Akibatnya donatur enggan menyumbang.

Kedua, soal imarah dan sengketa wakaf. Anak cucu pemberi tanah yang sudah diwakafkan kembali menuntut. Kasus nyata dicatat: Masjid Nurul Iman Batusangkar, kaum wakaf menggugat syarah setelah sertifikat wakaf terbit. Banyak masjid juga belum bersertifikat wakaf sehingga rawan disita.

Ketiga, soal riayah atau perlindungan fisik. Bencana hidrometeorologi November 2025 yang berdampak pada 12 kecamatan dan 36 nagari dengan 7.988 pengungsi juga merusak sejumlah masjid. Gerakan toilet bersih rumah ibadah bahkan harus dimasukkan dalam RPJMD.

Keempat, kekhawatiran munculnya jemaah eksklusif dan penggunaan masjid untuk kampanye politik, padahal UU Pemilu melarang kampanye di tempat ibadah.

Anton Yondra menutup sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada Kemenkum Sumbar dan semua peserta. “Semua niat baik kita dalam diskusi publik hari ini mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah SWT,” ujarnya.

Dari diskusi publik ini, DPRD berharap mendapat masukan untuk menyempurnakan Naskah Akademik sebelum dua Ranperda inisiatif tersebut masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut. Tujuannya satu: bantuan APBD untuk pesantren dan masjid punya payung hukum yang sah dan tidak menabrak aturan pusat. (***)

Leave a Reply