Padang, bakaba.net – Massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat mengelar demonstrasi di depan gedung DPRD Sumatera Barat Jum’at (13/09). Dalam demontrasi yang digelar habis sholat Ashar peserta aksi menampilkan teatrikal simbol matinya KPK.
Para demontran menamakan aksi mereka tolak bala menolak pelantikan terhadap KPK terpilih. Pasalnya calon pimpinan KPK terpilih dinilai memiliki rekam jejak yang buruk dalam pemberantasan korupsi.
Peserta aksi dalam demontran itu menyampaikan penolakan keras terhadap revisi UU KPK dan menolak pelantikan lima calon pimpinan KPK terpilih.
Calon pimpinan KPK terpilih sebut mereka Seperti Firli Bahuri (Ketua), Nawawi Pomolongo, Alexander Marwata (wakik ketua) dinilai Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat memiliki rekam jejak buruk dalam pemberantasan korupsi.
Rifai salah seorang peserta aksi dalam orasinya menyampaikan secara berapi-api alasan penolakan pelantikan calon pimpinan KPK yang dipilih DPR RI serta menolak keras revisi UU KPK.
Revisi UU KPK itu sebut Rifai merupakan upaya pelemahan dan melucuti KPK dalam memberantas dan menindak pelaku korupsi.
“UU KPK bila direvisi akan menghilangkan kapasitas KPK dalam memberantas korupsi”, ujarnya.
Menurut Rifal apa yang mereka perjuangkan bermanfaat untuk maslahat umum konsekwensi yang muncul atas perjuangan itu tentunya akan dipertanggungjawabkan.
Peserta aksi membawa puluhan poster yang ditulis dengan berbagai kata yang merupakan dukungan terhadap lembaga anti rasuah itu. Poster-poster itu memuat tulisan Save KPK, koruptor tangguh KPK lumpuh, jangan jadikan KPK sebagai ibu kota para koruptor, KPK, aku padamu muah, Jokowi mana janjimu dan tolak revisi UU KPK.
Dalam teatrikal simbol matinya KPK peserta aksi melakukan tabur bunga yang diiringi nyanyian Gugurlah KPK dan Padamu Negeri, pembakaran kemenyan dan mengunakan payung hitam.
Sementara peserta aksi yang menamakan koalisi masyrakat sipil sumtera barat yang terdiri dari walhi sumbar, LBH Padang, Yayasan Citra Mandiri, Perkumpulan QBAR, Bakti UBH, UKM PHP UNAND, Himpunan Jurusan Politik UNAND, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Batusangkar, Universitas Airlangga, UBH serta beberapa orang dosen yang turun secara individu. (JENDRI)
