BATUSANGKAR, bakaba.net – Surya Helmi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional menegaskan keberadaan Tugu Kemerdekaan Cindua Mato harus dilakukan kajian secara komprensif dan secara mendalam. Hal itu untuk mengetahui status dari tugu tersebut.
“Sebaiknya dikaji dulu secara mendalam tentang status/keberadaan tugu tersebut,” tulis Surya Helmi yang juga pernah menjadi kepala SPSP (saat ini BPCB) Sumbar Riau ini.
Surya Helmi mengatakan Kepala Daerah harus hati-hati dalam memperlakukan tugu kemerdekaan Cindua Mato lokasi pertama pengibaran bendera merah putih di Tanah Datar yang dulu lebih dikenal dengan Fort Vander Capellen.
Ahli Arkeologi yang juga pernah menjabat Direktur PCBM Kemdikbudi ni menyebutkan agar memperlakukan tugu kemerdekaan Cindua Mato seperti benda yang diduga Cagar Budaya.
Pasalnya dalam Undang-undang Cagar Budaya dengan tegas mengatur benda yang diduga Cagar Budaya harus diperlakukan seperti Cagar Budaya, kesalahan penaganan dapat diancam pidana.
“Suatu bangunan/srtruktur yang “diduga” sebagai Cagar Budaya, karena dalam UU tentang CB didugapun penanganannya harus seperti CB,” kata Surya Helmi.
Kesalahan penaganan dapat diancam pidana khususnya untuk pejabat yang memerintahkan menghilangkan CB diancam pasal 114 dan dan pasal 115 tentang Undang-undang Cagar Budaya.
Sementara itu Najmi Ahli sejarah UNP mengatakan semoga jejak-jejak sejarah seperti tugu dipertahankan oleh pemda sebagai aset sejarah untuk generasi muda di masa mndatang.
Najmi yang pernah menulis sejarah Batusangkar ini menyebutkan Cagar Budaya memiliki aset sejarah dan budaya harus dikelola dengan baik.
“Jejak-jejak sejarah itu dapat dijadikan icon wisata sejarah dan budaya,” katanya.
Berdasarkan analisis foto dokumen tugu yang diambil dari Belanda terlihat tentara KNIL di depan gedung indo jalito dan lapangan cindua mato, disimpulkan bahwa tugu ini dibangun setelah kemerdekaan 1945 – 1946.
Tugu ini menyimpan banyak event history perjungan masyarakt Batusangkar dari kemerdekaan hingga agresi yang menyakitkan (TIA)
