Perkuat Pengawasan, Gubernur Se-Indonesia Tanda Tangani Nota Kesepakatan

Perkuat Pengawasan, Gubernur Se-Indonesia Tanda Tangani Nota Kesepakatan

- in Headline, News, SUMBAR
0

PADANG, bakaba.net – Gubernur dan Kepala Badan Pengawasan BPKB se Indonesia melakukan penanda tangan nota kesepakatan dan recana kerja untuk memperkuat pengawasaan terhadap pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian menyaksikan secara virtual penanda tanganan nota kesepakatan yang dilakukan secara serentak di wilayah Indonesia Rabu (02/12/2020), tidak terkecuali di Sumatera Barat.

“Penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja merupakan bentuk sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Drs.Alwis usai menandatanggani Nota Kesepakatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penandatangan nota kesepakatan itu merupakan kelanjutan dari MoU dan nota kesepahaman bersama yang sudah dibuat pada tanggal 3 September 2020 yang lalu dengan BPKP terkait Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“BPKP sebagi pemeriksaan Eksternal dan Internal pemerintah menjadi sangat penting agar dapat mengawal pemerintahan di daerah dapat berjalan lancar, terutama dari sisi program dan anggaran seperti, yang diinginkan oleh Presiden setiap Rupiah bermanfaat bagi rakyat,” ungkap Tito Karnavian.

Setelah penandatanganan, tentu hal pertama yang dilakukan adalah evaluasi program kerja anggaran tahun 2020. Seperti diketahui pada tahun ini APIP pusat maupun daerah  mengalami problema yang sama.

Pandemi Covid-19 merubah “Rule of Game” dari kegiatan yang direncanakan. Pandemi berdampak pada sisi ekonomi dan sosial.

Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 semua kegiatan terlebih di daerah membagi belanja barang dan modal, diatur agar direalisasikan dari kwartal ke kwartal atau bulan ke bulan secara merata.

Pemerintah pusat menginginkan pencairan belanja barang dan modal sudah dilakukan sejak dari awal tahun melalui pendampingan dan pengawasan dari BPKP.

Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan kepada kepala daerah, selain kewajiban protokol kesehatan melalui 3M, daerah juga harus merencanakan pelaksanaan program sosialisasi hingga pkao vaksinasi. (Ronal)

print

Leave a Reply