Tanah Datar, bakaba.net – Bupati Tanah Datar Eka Putra menjawab pemandangan umum 8 fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Jawaban itu disampaikan Eka dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar di Gedung DPRD Pagaruyung, Senin (15/6/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra.
Dalam nota jawaban setebal 50 halaman itu, Eka menyoroti 4 poin utama yang jadi pertanyaan fraksi. Yakni besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025, alokasi Transfer ke Daerah (TKD), penyelesaian tapal batas dengan Solok, dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pertama kami ucapkan terima kasih. Pemkab Tanah Datar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2025. Ini WTP ke-15 dan ke-14 kali berturut-turut,” kata Eka.
Soal SiLPA yang besar, Eka menyebut penyebabnya adalah akumulasi sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun sebelumnya. Dana itu belum bisa direalisasikan karena belum ada juknis dari kementerian.
Selain itu, ada juga dana transfer dari pusat dan provinsi yang cair di akhir tahun. Seperti dana tambahan penghasilan guru, bantuan Presiden, dan bantuan keuangan khusus bencana.
Untuk alokasi TKD, Eka menegaskan Pemkab berpedoman pada Surat Edaran Mendagri. Dana itu diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, hingga mitigasi bencana.
Terkait tapal batas Tanah Datar-Solok, Eka bilang Pemkab sudah mengajukan permohonan ke Kemendagri sejak 2022. Namun regulasi penetapan batas belum terbit.
“Kami juga sudah rapat koordinasi dengan Pemkab Solok untuk mencari solusi bersama, khususnya di kawasan Nagari Simawang,” ujarnya.
Sementara untuk dongkrak PAD, Pemkab melakukan pemutakhiran data potensi pendapatan, penguatan pengawasan, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, serta sosialisasi ke masyarakat lewat pamflet, baliho, dan medsos.
Delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Perjuangan Nurani Demokrat, Ummat Golkar, PKB, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, dan PKS.
Hadir dalam sidang Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekda Abdurrahman Hadi, kepala OPD, camat, dan wali nagari se-Tanah Datar. (***)
