Tanah Datar, bakaba.net – Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, S.E., M.M., memulai kunjungan Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di Kabupaten Tanah Datar, Jumat (23/10/2026) pagi.
Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra lansung menyambut kedatangan Zigo Rolanda di Indo Jalito Batusangkar didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, S.Psi, Sekda Abdurrahman Hadi, S.STP, M.Si., dan OPD terkait.
Dalam sambutannya di Indojolito, Zigo membeberkan sejumlah progres penting untuk Tanah Datar.
Zigo memastikan anggaran pembangunan Pasar Batusangkar telah lolos pembahasan di pusat
“Untuk pembangunan pasar, insya Allah sudah lolos dari pembahasan kita. Nilainya Rp 56 miliar,” ujar Zigo di hadapan Bupati, Wabup, Sekda, dan para Wali Nagari.
Ia menambahkan, untuk program Sanitasi dan Sekolah Rakyat (SR), paling lambat minggu pertama November sudah mulai berjalan.
Zigo menjelaskan, pagi ini ia akan mengunjungi lima titik infrastruktur. Rinciannya, Inpres Jalan Daerah (IJD), jalan provinsi dan sabo dam
“Lokasi IJD di Kabupaten Tanah Datar itu di ruas Bukit Gombak – Guguak Cino. Ini tidak mudah mendapatkannya, bersaing dengan 514 daerah kabupaten dan kota di Indonesia,” kata Zigo.
Ia menyebut, sempat ada kendala pada September lalu karena bencana, namun berkat lobi intensif, proyek ini bisa kembali masuk prioritas. Selain IJD, agenda lain adalah peninjauan Sabo Dam untuk pengendalian banjir dan Galodo Merapi, serta program Pamsimas dan Pisew.
Zigo mengingatkan Pemkab Tanah Datar agar serius menjaga bantuan pusat.
“Tidak mudah mendapatkan investasi ini dari 514 kabupaten dan kota. Termasuk izin IJD. Jadi ini harus betul-betul kita hargai apa yang telah dialokasikan pemerintah pusat,” tegasnya.
Terkait program perumahan, Zigo yang juga bermitra dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan program bedah rumah sebanyak 11.000 unit untuk tahun 2026.
“Program bedah rumah sebanyak 11.000 uniy. Dan itu penginputan datanya dari kabupaten kota,” ungkapnya.
Ia meminta agar data penerima tidak dipersulit dengan urusan politik. Saat ini, syarat sertifikat sudah dipermudah hanya dengan surat pernyataan dari Wali Nagari.
“Kami lebih mengedepankan rasa kemanusiaan daripada politik. Kalau kita bantu orang miskin, masa kita memperdebatkan soal politik. Ini sejalan dengan program 3 juta rumah Presiden,” ujar Zigo.
Zigo juga menegaskan, semua program Komisi V, termasuk dari Kemensos yang menjadi mitra, terbuka untuk seluruh masyarakan tanpa membedakan partai.
“Semua program kebencanaan yang menjadi mitra kerja Komisi V, bebas. Dari partai lain sepanjang di Sumatera Barat bisa diakses. Tolong ini dikonsolidasikan ke bawah, dari dinas ke camat sampai Wali Nagari,” katanya. (***)