Tanah Datar, bakaba.net – Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Tanah Datar, Rabu (22/7/2026).
Kunjungan ke Indojolito Batusangkar itu untuk meninjau pelaksanaan pemulihan pascabencana, khususnya pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Kastorius menyebut kunjungan ini atas arahan Kemendagri untuk memonitor sekaligus memfasilitasi penggunaan TKD di daerah terdampak bencana.
“Kami datang atas arahan Kementerian Dalam Negeri untuk turun langsung ke daerah dalam rangka memonitor sekaligus memfasilitasi pelaksanaan penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah. Karena kita tahu pasca bencana, proses pemulihan membutuhkan tenaga, pendanaan, dan waktu yang relatif besar sehingga perlu mendapat perhatian bersama,” ujarnya.
Ia mengapresiasi capaian Pemkab Tanah Datar. Berdasarkan data dasbor Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pusat, Tanah Datar menjadi salah satu daerah dengan progres pemulihan tercepat di Sumbar.
“Kalau kami melihat dari dasbor Satgas PRR Pusat, Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang pemulihannya berlangsung paling cepat dibandingkan beberapa kabupaten dan kota terdampak bencana lainnya,” ungkapnya.
Dari 13 indikator utama pemulihan dan 38 subindikator penilaian Satgas PRR, Tanah Datar menunjukkan capaian sangat baik. Terutama pada pemulihan infrastruktur dan sektor pertanian.
“Pemulihan infrastruktur di Tanah Datar berlangsung cepat, tepat, serta memiliki skala prioritas yang jelas untuk mencegah keterisolasian wilayah. Selain itu, Tanah Datar juga menjadi salah satu daerah tercepat dalam memulihkan lahan pertanian, khususnya areal persawahan, infrastruktur yang dibangun pun menunjukkan kualitas yang baik,” jelasnya.
Keberhasilan ini dinilai penting mengingat Tanah Datar merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Daerah ini berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, serta bencana vulkanologi akibat aktivitas Gunung Marapi.
Sebelumnya Bupati Tanah Datar Eka Putra menekankan kepada OPD pelaksana TKD Tambahan agar melaksanakan kegiatan sesuai aturan.
“Saya minta kepada OPD terkait untuk mempedomani aturan dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pembangunan TKD Tambahan ini, dan memanfaatkan pendampingan dari Kejari Tanah Datar agar kemudian hari tidak akan berurusan dengan penegak hukum,” pesan Eka Putra.
Ia menyebut Tanah Datar mengalami bencana dalam 3 tahun terakhir. Mulai dari banjir bandang dan longsor 11 Mei 2024 akibat cuaca ekstrem dan erupsi Gunung Marapi. Kemudian akhir 2025 hingga awal 2026 kembali terjadi banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem.
“Karena itu Kami menyampaikan terima kasih kepada presiden, Mendagri, Provinsi dan pihak terkait lainnya sehingga Kabupaten Tanah Datar memperoleh TKD Tambahan untuk pembangunan Pascabencana tersebut,” ungkapnya. (***)