Oleh: Two Efly (Wartawan Ekonomi)
Ada dua peristiwa penting yang berhasil ditorehkan Kabupaten Tanah Datar diawal tahun 2026. Pertama, bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Andre Rosiade dan Pemkab Tanah Datar memulai pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana Hidrometrologi. Kedua, bersama Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Andre Rosiade, dan Zigo Rolanda, Tanah Datar memulai pembangunan Sabo Dam untuk mitigasi dan ninimalisir dampak bencana banjir lahar dingin di lereng Gunung Marapi.
Kedua peristiwa ini memiliki arti penting bagi Sumatera Barat. Pembangunan Sabo Dam merupakan proyek pertama di provinsi ini yang secara khusus dirancang untuk meminimalkan dampak bencana banjir lahar dingin. Sementara pembangunan Hunian Tetap menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi.
Satu per satu upaya kolaborasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai menunjukkan hasil. Kerja sama dengan berbagai pihak—mulai dari kementerian, BNPB, anggota DPR RI Andre Rosiade dan Zigo Rolanda, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat—perlahan mulai tampak. Berbagai program pemulihan pascabencana yang terjadi secara beruntun sejak Mei 2024 mulai dijalankan secara terintegrasi.
Perjalanan menuju titik ini tidaklah mudah. Sebagai Kepala Daerah, Eka Putra harus menempuh jalan panjang dan berliku. Dibutuhkan kesabaran, kegigihan, dan konsistensi untuk meyakinkan pemerintah pusat agar dukungan anggaran dapat mengalir ke daerah.
Kini, upaya tersebut mulai menampakkan hasil. Pasca bencana banjir lahar dingin dan bencana hidrometeorologi, miliaran rupiah dana APBN mulai masuk ke Tanah Datar. Berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana diperbaiki. Bangunan pengaman untuk filterisasi material vulkanik dibangun demi melindungi masyarakat.
Sabo Dam: Benteng Keselamatan Warga
Secara teknis, Sabo Dam bukan sekadar bendungan biasa. Sabo Dam merupakan sistem pengendali aliran sedimen dan material vulkanik yang dirancang khusus untuk wilayah yang rawan banjir lahar.
Struktur Sabo Dam dibangun menggunakan beton bertulang berkekuatan tinggi dengan fondasi yang dirancang mampu menahan tekanan material berupa batu, pasir, dan lumpur yang terbawa arus dari hulu. Dengan teknologi rekayasa konstruksi tersebut, material vulkanik dapat tertahan dan tersaring sebelum mencapai kawasan permukiman.
Secara umum, terdapat beberapa manfaat utama dari pembangunan Sabo Dam. Pertama, menahan dan menyaring material vulkanik seperti batu besar, pasir, dan lumpur agar tidak langsung mengalir ke kawasan permukiman. Kedua, memperlambat kecepatan aliran lahar dingin dari hulu sehingga energi destruktifnya berkurang sebelum mencapai wilayah hilir.
Ketiga, mengurangi pendangkalan sungai akibat penumpukan sedimen yang selama ini sering memicu luapan air ke permukiman warga. Keempat, melindungi berbagai infrastruktur penting seperti jembatan, jalan nasional, jaringan irigasi, serta kawasan ekonomi yang berada di sepanjang aliran sungai.
Dengan kata lain, Sabo Dam berfungsi sebagai benteng awal untuk meredam potensi bencana sebelum mencapai kawasan yang dihuni masyarakat. Kehadiran infrastruktur ini merupakan langkah besar dalam upaya meminimalkan dampak bencana. Lebih dari itu, pembangunan Sabo Dam juga menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam.
Hunian Tetap untuk Warga Terdampak
Selain pembangunan Sabo Dam, Kabupaten Tanah Datar juga mencatat kemajuan penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.
Dari sejumlah daerah terdampak di Sumatera Barat, Tanah Datar menjadi daerah pertama yang memasuki tahap pembangunan hunian tetap bagi warga korban bencana. Peletakan batu pertama pembangunan Huntap dilakukan oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
Momentum ini menandai bahwa proses pemulihan telah bergerak dari fase darurat menuju fase membangun kembali kehidupan masyarakat.
Perjalanan menuju tahap ini tentu tidak mudah. Tantangan terbesar adalah penyediaan lahan yang aman untuk relokasi warga. Dari lima daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi—yakni Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, dan Tanah Datar—baru Tanah Datar yang berhasil melangkah hingga tahap pembangunan hunian tetap. Sementara daerah lainnya masih berkutat pada penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak.
Menjemput Program Pusat
Di tengah keterbatasan anggaran daerah—terutama setelah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD)—para kepala daerah dituntut semakin kreatif dan gigih menjemput program pembangunan dari pemerintah pusat.
Belakangan, masyarakat kerap melihat melalui media sosial bagaimana para kepala daerah silih berganti mendatangi kementerian di Jakarta. Ada yang membawa proposal pembangunan infrastruktur, ada pula yang berupaya menarik program nasional agar dapat dilaksanakan di daerahnya.
Tujuannya sederhana: memastikan program pembangunan dapat mengalir ke daerah. Setiap program yang berhasil dibawa pulang akan menciptakan dampak berganda bagi perekonomian daerah. Lapangan kerja terbuka, aktivitas ekonomi bergerak, dan ketahanan wilayah—termasuk dalam menghadapi risiko bencana—menjadi semakin kuat.
Pembangunan Sabo Dam di lereng Marapi adalah salah satu contoh nyata dari ikhtiar panjang tersebut. Sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa tragedi yang pernah terjadi tidak kembali membawa luka yang sama bagi masyarakat Tanah Datar.
Bencana Beruntun
Tahun 2024 hingga 2025 menjadi masa yang sulit bagi Sumatera Barat, khususnya bagi masyarakat Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Selama dua tahun berturut-turut, wilayah Luhak Nan Tuo dan Luhak Nan Tangah dihantam berbagai musibah.
Dampaknya sangat besar. Puluhan nyawa melayang, ratusan hektare lahan pertanian rusak, dan puluhan sarana serta prasarana publik hancur. Jembatan dan jaringan irigasi di berbagai titik rusak bahkan roboh.
Rentetan bencana itu bermula pada 3 Desember 2023 ketika Gunung Marapi mengalami erupsi. Sebanyak 23 pendaki meninggal dunia akibat terpapar material vulkanik. Proses evakuasi berlangsung lebih dari satu minggu.
Berselang beberapa bulan pasca erupsi (5 April 2024), banjir lahar dingin yang merusak sejumlah infrastruktur. Jembatan Batang Katiak di Nagari Batu Taba “tasakek” material lahar dingin. Di Tanah Datar, jembatan Kelok Hantu di Nagari Aia Angek, Kecamatan X Koto, tasumbek pasir dan bebatuan. Air, pasir dan bebatuan vulkanik meluber ke jalan nasional. Sebagian pengguna jalan takut melintas dan memilih memutar melalui jalur Sicincin–Malalak.
Butuh waktu sekitar dua minggu untuk membersihkan material lahar dari kawasan tersebut. Bahkan dalam proses pemulihan itu, sebuah alat berat sempat hanyut terbawa arus dan seorang operator ikut terseret bersama unitnya.
Namun bencana belum berhenti. Pada Mei 2024, banjir lahar dingin kembali datang dengan dampak yang lebih besar. Sungai Batang Katiak kembali membawa material vulkanik dan batu-batu besar yang merusak jembatan serta rumah warga. Puluhan hektare lahan pertanian tertimbun pasir dan bebatuan dari lereng Marapi.
Peristiwa serupa juga terjadi di jorong Galuang, Sungai Pua, Kabupaten Agam. Bahkan Gunung Singgalang turut memicu banjir dan Galodo yang melanda kawasan Koto Tuo, Kecamatan IV Koto.
Di Tanah Datar, dua nagari mengalami dampak paling parah. Nagari Sungai Jambu luluh lantak dihantam galodo. Material lahar dingin mengalir dari hulu hingga ke wilayah Rambatan. Jembatan Manunggal Lima Kaum rusak, sementara sebuah masjid nyaris terseret arus.
Dampak lain yang tak kalah besar adalah lumpuhnya jalur Lembah Anai. Jalur ini bukan sekadar jalan penghubung biasa. Ia merupakan nadi utama perekonomian Sumatera Barat yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan berbagai daerah penyangga serta jalur menuju kawasan rantau Melayu.
Ketika jalur ini terputus selama berbulan-bulan, mobilitas manusia dan distribusi barang ikut terganggu. Aktivitas ekonomi tertekan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ikut melambat.
Memasuki akhir tahun 2025, musibah kembali datang. Curah hujan yang sangat tinggi memicu bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumatera Barat. Dampaknya bahkan lebih luas. Sebanyak 16 kabupaten dan kota terdampak. Puluhan hektare lahan pertanian rusak, ratusan rumah warga hanyut atau runtuh, serta puluhan jembatan dan jaringan irigasi mengalami kerusakan. Yang paling menyedihkan, ratusan warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor atau terseret arus banjir.
Jalur Lembah Anai yang sebelumnya sudah dipulihkan kembali terputus. Jalur Sicincin–Malalak yang sempat menjadi alternatif juga ikut terdampak. Pada saat itu, satu-satunya akses yang masih tersisa hanyalah jalur Sitinjau Lauik.
Kemacetan panjang tak terhindarkan. Mobilitas manusia dan distribusi barang kembali terhambat. Namun perlahan kondisi mulai pulih. Pekerjaan perbaikan Jalur Lembah Anai dan Malalak terus dikebut agar jalur utama dapat kembali dilalui, terutama menjelang Idul Fitri.
Apa yang bisa kita petik dari rentetan musibah? Ekosistem alam sudah berubah. Bencana sudah tak ubahnya siklus statistik. Kita sudah harus berbenah. Pembangunan infrastruktur mustilah berorientasi ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana. Ini adalah pekerjaan rumah terberat kepala daerah. Anggaran boleh saja menyusut dari tahun ke tahun tapi pembangunan tetap harus dilakukan demi menyelamatkan warga. *