PADANG, bakaba.net – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tambahan Transfer ke Daerah se-Sumatera Barat, Selasa (21/7/2026). Kegiatan digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat.
Rakor dibuka Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Turut hadir Kementerian Dalam Negeri, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam Sumatera, serta kepala daerah se-Sumbar.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan tambahan TKD sudah dialokasikan melalui pergeseran APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2026. Dana itu untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan urusan pemerintahan lainnya.
“Sampai 17 Juli 2026, realisasi keuangan pemanfaatan tambahan TKD di Sumbar sudah lebih dari Rp204 miliar atau sekitar 7,8 persen dari total alokasi,” ujar Mahyeldi.
Ia berharap seluruh tambahan dana TKD yang dikembalikan Kementerian Keuangan dapat direalisasikan optimal hingga November 2026. Menurutnya peran Kemendagri penting untuk mengomunikasikan hal ini ke pemerintah pusat.
Gubernur juga menyampaikan harapan bupati dan wali kota agar alokasi TKD tahun depan tidak diefisiensi. Kebutuhan pembangunan daerah di Sumbar mencapai Rp21,4 triliun, sementara yang disetujui pusat sekitar Rp17,9 triliun.
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengapresiasi Pemprov dan Pemkab/Pemko Sumbar yang sudah menindaklanjuti alokasi tambahan TKD melalui perubahan penjabaran APBD.
Tim Monev Kemendagri Fernando H Siagian menekankan pentingnya publikasi pemanfaatan TKD kepada masyarakat. Ini bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penanganan bencana dan pembangunan.
Fernando juga mengingatkan dana TKD tidak boleh digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas mewah. Dana harus fokus untuk ambulans, alat berat, mobil pemadam, kendaraan rescue dan sarana penanggulangan bencana lainnya.
Di sela kegiatan, Wabup Ahmad Fadly menegaskan keterbukaan informasi penting bagi daerah terdampak bencana. “Kami minta seluruh OPD mempublikasikan setiap program. Masyarakat harus tahu dan mengikuti perkembangan pembangunan yang sedang berjalan,” ujarnya. (***)