TANAH DATAR, bakaba.net – Mungkin tidaklah berlebihan bila Arkadius Datuak Intan Bano salah satu sosok anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mesra dan dekat dengan wartawan.
Hal itu dapat dibuktikan dengan keberadaan Arkadius yang selalu dikerubuti oleh sang Jurnalis baik saat berada di gedung DPRD Sumbar maupun ketika melakukan kunjungan kerja kelapangan.
Arkadius Datuak Intan Bano mengatakan, sebagai seorang wakil rakyat, dirinya harus dekat dengan wartawan, hal itu akan membantunya menyampaikan informasi-informasi pada konstituen.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar ini yang juga mantan Kepala PT Inhutani Sumbar justru mengimbau pada rekannya sesama anggota dewan, agar tidak anti pada wartawan.
“Ketika ada wartawan yang mau wawancara, anggota DPRD harus menjawab, Kita digaji oleh negara, ya dia harus melayani publik,” ujarnya.
Selanjutnya ia mengatakan, bahwa wakil rakyat tidak boleh paranoid terhadap wartawan.
“Pejabat negara, jangan takut dikritik, dikecam. Boleh menolak tapi jangan kemudian masuk di ruang kebebasan wartawan,” tegas politisi asal Tanah Datar ini.
Arkadius Datuak Intan Bano juga mengucapkan selamat dan sukses untuk pengurus PWI Tanah Datar yang baru saja dilantik.
Ia berharap pers Tanah Datar dapat menjadi pilar demokrasi, pasalnya pers hadir sejak awal sebagai sebuah sumber informasi yang mengutamakan kepentingan publik.
Informasi yang disuguhkan pers dalam bentuk karja jurnalistik ini menjadi pembanding kekuatan demokrasi lain, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dengan kehadiran pers inilah kemudian publik mendapatkan tidak hanya informasi yang dapat dipercaya karena telah dijaring dalam proses di ruang redaksi, tetapi juga menjadi saluran ekspresi publik itu sendiri.
Bahkan kalau merunut kehadiran pers sejak awal kemerdekaan di Indonesia, pers menjadi alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Pers hadir sejalan dengan denyut perjuangan bangsa Indonesia sebagai negara yang baru lahir di tengah kancah persaingan internasional waktu itu.
Namun demikian, perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada masa Orde Baru tidak memberikan tempat kepada pers sebagai alat perjuangan. (TIA)
