Tanah Datar, bakaba.net – Selain Bank Nagari, Fraksi PPP juga menyoroti nasib Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sepakat.
Pasca putusan hukum terhadap mantan direkturnya, PPP menilai Pemda belum tuntas menyelamatkan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umu fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2027, Selasa (20/09).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dan dihadiri lansung Bupati Eka Putra serta Forkopimda, Dinas Intansi, BUMD, camat dan Wali Nagari.
“Apakah Pemda telah menghitung dan mengevaluasi secara menyeluruh kerugian keuangan daerah, serta membandingkannya dengan nilai aset Perumda yang masih ada saat ini? Berapa nilai perbandingannya? Jelaskan!” Tanya Zulhadi.
PPP mengingatkan, jangan sampai persoalan hukum sudah diputus, tetapi penyelamatan aset dan pemulihan kerugian justru tidak jelas.
“Jangan sampai persoalan hukum sudah diputus tetapi persoalan penyelamatan aset, pemulihan kerugian justru tidak dapat penyelesaian yang jelas,” tegasnya Zulhadi.
selanjutnya Fraksi PPP juga menyoroti dua persoalan ekonomi kerakyatan: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan status Pegawai BLUD.
Terkait KDMP, PPP mempertanyakan sudah berapa nagari di Tanah Datar yang memiliki gedung KDMP dan berapa gerai yang sudah beroperasi.
“Bagaimana solusi bagi nagari yang tidak memiliki lahan representatif untuk membangun gerai atau gedung KDMP? Jelaskan!” tanya Jubir PPP Zulhadi.
Sementara untuk pegawai BLUD, PPP meminta kejelasan. Hingga kini banyak tenaga BLUD belum dapat diangkat menjadi PPPK.
“Apa saja kendala yang menyebabkan tenaga kerja berstatus Pegawai BLUD belum dapat dialihkan menjadi PPPK? Apa peluangnya ke depan, apa syarat dan mekanismenya?” tanya Zulhadi. (***)