Padang , bakaba.net -Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M. menghadiri rapat pendahuluan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Kamis, (09/04).
Rapat dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Muhibuddin, S.H., M.H. dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias, serta Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra.
Pembangunan jalan tol yang menghubungkan ibu kota Provinsi Sumatra Barat dengan ibu kota Provinsi Riau ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Keberadaan jalan tol tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang antarwilayah sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi.
Sebagaimana diketahui, ruas jalan nasional yang menghubungkan Sumatra Barat dan Riau merupakan salah satu jalur terpadat di Pulau Sumatra. Dengan hadirnya jalan tol ini, masyarakat diyakini akan merasakan manfaat ekonomi yang signifikan.
Rapat ini diprakarsai Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat guna memastikan proyek berjalan lancar dan tepat waktu. Pasalnya, pembangunan ruas tol sebelumnya, yakni Padang–Sicincin, sempat menghadapi berbagai kendala.
Sejak dilakukan _groundbreaking_ oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018, ruas tol tersebut baru dapat difungsikan secara gratis pada 28 Mei 2025, padahal awalnya ditargetkan rampung pada 2024.
Keterlambatan tersebut menjadi perhatian bersama sehingga seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat kolaborasi agar pembangunan ke depan berjalan lebih optimal.
Kajati Sumbar Muhibuddin menegaskan pentingnya sinergi nyata di lapangan, tidak hanya sebatas komitmen di atas kertas.
“Kita berharap pembangunan jalan tol ini segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatra Barat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Andre Rosiade menyebut permasalahan utama pembangunan di Sumatra Barat selama ini adalah pembebasan lahan.
“Ini menjadi tantangan utama. Karena itu, kita harus berkomitmen bersama agar pembangunan ini bisa berjalan tepat waktu,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk Sumatra Barat cukup besar sehingga kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami telah meyakinkan Presiden agar proyek tol ini terus dilanjutkan. Jangan sampai kesempatan yang sudah ada di depan mata ini kita sia-siakan,” tambahnya.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyatakan siap mengerahkan seluruh perangkat daerah guna mendukung kelancaran pembangunan proyek tersebut.
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah yang wilayahnya dilintasi tol menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
Hasil rapat menyimpulkan bahwa akan dibangun _exit tol_ di kawasan Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada minggu keempat April 2026. (***).