Tanah Datar, bakaba.net – DPRD Tanah Datar menggelar paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jumat (12/6/2026).
Seluruh fraksi apresiasi Pemkab raih WTP ke-15 dari BPK. Namun DPRD soroti PAD, realisasi pendapatan, hingga persoalan tapal batas Tanah Datar-Solok yang belum tuntas.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra dan dihadiri Bupati Eka Putra, Sekda Abdurrahman Hadi, kepala OPD, camat, serta wali nagari se-Tanah Datar.
Anton Yondra mengapresiasi penyampaian Ranperda yang sebelumnya telah diaudit BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Sebanyak 8 fraksi menyampaikan pandangan umum. Yakni Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat, Ummat Golkar, PKB, PAN, NasDem, Gerindra, PPP, dan PKS.
Seluruh fraksi memberi apresiasi atas WTP. Namun mereka mengingatkan agar OPD tidak terlena.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari opini WTP semata,” kata Anton.
Beberapa poin penting jadi sorotan fraksi: PAD dan Pajak Daerah. Fraksi Ummat Golkar lewat Herman Sugiarto meminta strategi tepat agar kendala peningkatan PAD tidak terulang.
Koordinasi OPD: Fraksi NasDem melalui Noviandri menekankan setiap rupiah anggaran harus dorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan.
Tapal Batas: Fraksi PPP lewat Zulhadi menyoroti konflik batas Tanah Datar-Solok. “Kami apresiasi langkah Bupati ke Kemendagri. Dorong percepatan penyelesaian agar tidak berlarut-larut,” ujar Zulhadi.
Setelah pandangan umum, agenda selanjutnya adalah penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap catatan dan masukan dari 8 fraksi DPRD. (***)