TANAH DATAR, bakaba.net – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Tanah Datar tentang bantuan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan berlangsung di Aula Eksekutif Kantor Bupati, Senin (13/7/2026).
Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Wakil Bupati Ahmad Fadly, S.Psi menyebut kerja sama ini penting untuk mencegah kesalahan administrasi dan potensi pelanggaran hukum.
“Kegiatan ini sangat menguntungkan untuk pencegahan. Memastikan anggaran digunakan tepat sasaran, memberikan kepastian hukum agar tidak ragu ambil keputusan selama di jalur benar, dan deteksi dini potensi masalah penggunaan anggaran,” ujar Wabup.
Ia menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk terbuka dan kooperatif selama pendampingan. Menurutnya, pendampingan Kejari jangan hanya jadi formalitas.
“Jadikan pendampingan ini sebagai benteng pencegahan dan momentum mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas,” tegasnya.
Kajari Tanah Datar Ryan Palasi, SH. MH menyampaikan kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum dan legal opinion_sejak awal program.
“Manfaatkan kami saat ragu. Penting kami paham historis kegiatan dari awal, bukan baru masuk di tengah jalan,” katanya.
Ia menyoroti fokus pada pengelolaan Dana Transfer Khusus (TKD) untuk penanggulangan bencana. Sesuai arahan Mendagri dan Kajati, TKD harus tepat sasaran sesuai Permendagri.
“Hindari penyalahgunaan seperti dipakai untuk kendaraan dinas yang tidak relevan dengan bencana. Keragu-raguan sering sebabkan keterlambatan dan addendum. Karena itu keterbukaan OPD dan rekanan sejak dini sangat diperlukan,” ujarnya.
Kajari juga mengapresiasi kepercayaan Pemkab dan berharap PKS ini ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif, bukan sekedar seremonial.
Turut hadir Sekda Abdurrahmad Hadi, para Asisten, seluruh Kepala OPD dan undangan lainnya. (***)