BAKABA | Bangun Karakter Bangsa

APBD Tanah Datar 2027 Sah: Pendidikan, Kesehatan, MBG dan Perumahan Rakyat Jadi Prioritas

Tanah Datar, bakaba.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Datar akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2027. Pengesahan itu diketuk dalam Rapat Paripurna pada Senin, 16 November 2026, setelah melalui rangkaian pembahasan selama hampir satu bulan.

Prosesnya pembahasan APBD tahun Anggaran 2027 ini telah dimulai 19 Oktober 2026 lewat Nota Penjelasan Bupati, dilanjutkan Pandangan Umum Fraksi pada 20 Oktober, Jawaban Bupati 22 Oktober, dan adu angka yang alot di tingkat Badan Anggaran bersama TAPD pada 8-12 November 2026.

Seluruh fraksi yang terdapat di DPRD Tanah Datar menyepakati draf itu disahkan menjadi APBD.

Sekretaris DPRD Harfian Fikri kemudian membacakan konsep Persetujuan Bersama dengan Nomor: 5/BAC/BTD-2026 dan Nomor: 7/BAC/DPRD-TD/2026. Dilanjutkan penandatanganan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan, APBD 2027 disusun untuk memenuhi tiga mandat utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Yang paling disorot adalah belanja wajib atau mandatory spending. Eka menegaskan anggaran untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik harus terpenuhi, termasuk Standar Pelayanan Minimal.

Lebih dari itu, APBD 2027 juga harus menjawab prioritas nasional. Ia menyebut enam program yang menjadi penanda: penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Termasuk alokasi earmarking dari pajak daerah.

“Seluruh alokasi anggaran tersebut disinergikan dengan pencapaian target RPJMD dan prioritas pembangunan nasional,” kata Eka.

Di hadapan Pimpinan DPRD, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Batusangkar, Eka juga menitipkan pesan keras kepada birokrasi.

Ia meminta Kepala Perangkat Daerah dan seluruh ASN meningkatkan profesionalisme, mempedomani peraturan perundang-undangan, menghindari perbuatan melawan hukum, dan menciptakan kerja yang kondusif, inovatif, serta kreatif untuk mewujudkan Visi Misi RPJMD. (***)

Exit mobile version