ICW : Pemkab Tanah Datar Dapat Minta BPK Audit PLN Cabang Batusangkar

ICW : Pemkab Tanah Datar Dapat Minta BPK Audit PLN Cabang Batusangkar

- in Headline, HUKRIM
414
0

PpmBatusangkar, bakaba--Febri Hendri Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat meminta BPK untuk mengaudit Keuangan PT PLN Cabang Batusangkar terkait tidak transparannya BUMN tersebut dalam mengelolah Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Lebih Lanjut Febri Hendri mengatakan masyarakat ataupun Pemerintah Daerah dapat meminta BPK untuk mengaudit PLN Cabang Batusangkar, agar pengelolahan keuangan di tubuh BUMN tersebut dapat di akses oleh masyarakat. Pasalnya hasil audit BPK akan menjadi dokumen terbuka.

Koodinator MPP ICW menegaskan, keuangan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan bagian dari keuangan negara yang tetap bisa diperiksa dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemisahan kekayaan negara, yakni perusahaan negara atau daerah, tidak berakibat pada peralihan hak dari negara ke BUMN/BUMD.

Berdasarkan hasil putusan MK tahun 2014 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK bahwa BPK dapat memeriksa dan mengaudit BUMN.

Febri Hendri menegaskan, BUMN dan BUMD atau lembaga sejenis merupakan badan usaha milik negara yang berfungsi menjalankan usaha sebagai derivasi