Bukittinggi, bakaba —Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Sumatera Barat, yang diadakan di Balai Sidang Bung Hatta Bukittinggi, Kamis 27 April 2017.
Anton Yondra mengatakan Rapat Koordinasi dan Supervisi pencegahan dan penindakan korupsi di hadiri Ketua DPRD dan Bupati Sesumatera Barat. Pada kesempatan tersebut menurut Anton Yondra Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengajak seluruh pejabat Sumatra Barat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Pencegahan korupsi tersebut salah satunya dapat di lakukan dengan tranparansi khususnya dalam pengunaan anggaran. Seluruh OPD khususnya di Kabupaten Tanah Datar harus transparan dalam pengunaan anggaran atau tidak menutup-nutupi pengunaan anggaran public.
Transparansi anggaran tersebut dapat dilakuan dengan berbagai cara, baik dengan hard copy atau dengan teknologi. Untuk saat ini transparansi berbasis teknologi lebih tepat dilakukan, karena sebagian dari masyarakat Tanah Datar sudah mempunyai hp android. Untuk itu Pemerintah Tanah Datar sudah saatnya mengunakan E-planning maupun E-budgeting.
Dengan mengunakan transparansi berbasis teknologi maka masyarakat tanah datar dapat melihat sistim perencanaan melalui system perencanaam E-planning sementara untuk transparansi di E-budgeting. Sistem perencanaan dan transparansi anggaran mengunakan metode IT akan memudahkan masyarakat Tanah Datar mengaksesnya.
Transparansi dalam perencanaan dan pengunaan anggaran tersebut akan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengawasi pengunaan anggaran public, hal itu tentu dapat mencegah tindak pidana korupsi.
“Kita harus memanfaatkan IT untuk mensosialisasikan perencanaan dan pengunaan anggaran kepada masyarakat”, ujar Anton.
DPRD Tanah Datar akan mendorong tata kelolah pemerintahan yang baik dengan pengunaan Transparansi perencanaan dan pengunaan anggaran tersebut. Agar masyarakat Tanah Datar ikut bertanggung jawab mengawasi pengunaan anggaran tersebut mulai dari perencanaan. (TIA)
